NEWSTICKER

Poin Penting RUU KPK

Caksono

17/9/2019 23:17

Poin Penting RUU KPK — infografis(caksono)

Rapat Paripurna DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau revisi UU KPK pada Selasa 17 September 2019.

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Caksono

Berita Lainnya

Survei SMRC Soal Elektabilitas Capres-Cawapres 2019
10/11/2016 15:05
Berikut ini adalah data mengenai survei smrc soal elektabilitas capres-cawapres 2019.
[INFO GRAFIS] Tarif Ojek Daring
10/11/2016 15:05
Berikut adalah tarif ojek daring berdasarkan zona-zona yang sudah di tetapkan.
[INFO GRAFIS] Anestesi Bisa Hapus Memori Buruk
10/11/2016 15:05
Berikut ini adalah data tentang Anestesi Bisa Hapus Memori Buruk
[INFO GRAFIS] Survei Pilpres 2019
10/11/2016 15:05
Berikut ini adalah Survei Pilpres 2019
[INFO GRAFIS] Perkembangan Inflasi Maret 2019
10/11/2016 15:05
Berikut ini adalah data mengenai Perkembangan Inflasi Maret 2019
[INFO GRAFIS] Contempt Of Court.
10/11/2016 15:05
Berikut ini adalah data mengenai Contempt Of Court.
Polisi Sebut Penculik Ninoy Karundeng Anggota Ormas
19/8/2016 06:04
Argo memastikan bahwa kepolisian masih memburu pelaku lain terhadap Ninoy yang dikenal sebagai relawan presiden Joko Widoddo.
Mahasiswa Yogyakarta Kritisi RKUHP hingga Revisi UU KPK
19/8/2016 06:00
Berbagai poster dan spanduk dibentangkan. Hal-hal yang mereka kritisi antara lain soal revisi UU KPK, RUU KUHP hingga upah buruh.
RUU KPK Disahkan Jadi UU
19/8/2016 05:59
Tujuh fraksi menyetujui revisi UU KPK secara penuh. Hanya 2 fraksi, yaitu Gerindra dan PKS, yang memberi catatan soal Dewan Pengawas, sementara Fraksi Demokrat belum berpendapat.
PKS tidak Setuju KPK Butuh Izin Menyadap dari Dewan Pengawas
19/8/2016 05:59
"PKS menilai KPK cukup memberitahukan, bukan meminta izin ke Dewan Pengawas dan monitoring ketat agar penyadapan tidak melanggar hak asasi manusia," katanya.
Revisi UU KPK Sebagai Bentuk Check and Balances
19/8/2016 05:59
Semua lembaga negara harus ada check and balances agar apa yang dilakukan sesuai dengan koridor yang sudah disepakati bersama.