KB dalam Kearifan Lokal Papua

PENERAPAN program Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Papua harus diterjemahkan dalam kearifan lokal Papua. Dalam artian harus lebih memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat Papua. Tak hanya membatasi satu keluarga memiliki dua anak, tetapi yang utama bagaimana mengatur jarak kehamilan antara anak pertama dan kedua serta selanjutnya.

Demikian dikemukakan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua, Charles Brabar, saat rapat koordinasi BKKBN Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Jayapura, kemarin.

Charles menambahkan, program KB bukan hanya tanggung jawab BKKBN, melainkan juga seluruh lapisan masyarakat.

“Kita harus tingkatkan peran pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam mewujudkan kualitas manusia Indonesia khususnya Papua yang memiliki karakter bangsa menuju Papua bangkit, mandiri, dan sejahtera.”

Ia juga berharap rakor yang dihadiri 200 peserta itu dapat mengimplementasikan dan bisa berkoordinasi dengan seluruh stakeholder di lima wilayah adat di Papua untuk bisa menerjemahkan visi dan misi Gubernur Papua.

Senada, Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat, Dwi Listia Wardani, mengatakan, untuk me-wujudkan program KB memang butuh komitmen dari semua pihak baik itu pemprov maupun pemkot/pemkab.

“Kami sudah bertemu dengan Pak Gubernur Papua dan beliau sangat antusias dengan apa yang dilakukan BKKBN perwakilan Papua dengan bersama-sama menyukseskan program 1.000 hari pertama kehidupan,’’ ujarnya.

Dalam kegiatan kemarin juga diluncurkan website iGenRe.

“Ini untuk penguatan terhadap generasi kita dan di website ini juga ada tanya jawab seputar kehidupan para remaja,” kata Charles. (MC/H-1)