Presiden Minta Angka Anak Gizi Buruk Ditekan

KINERJA Kementrian Kesehatan mendapat sorotan dari Presiden RI Joko Widodo. Mestinya tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang menderita gizi buruk di tengah usaha pemerintah bersaing di kompetisi global.

“Bidang kesehatan ini sangat fundamental sekali untuk kita selesaikan. Jangan sampai ada lagi yang namanya gizi buruk. Memalukan kalau masih ada. Ini yang harus diselesaikan,” Kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2017 di Hotel Bidakara, kemarin.

Jokowi mengatakan, bagaimana Indonesia bisa bersaing dengan negara lain jika kesehatan anak-anaknya tidak berkualitas. Keberadaan anak Indonesia penderita gizi buruk, menurut Jokowi, disebabkan tidak fokusnya pemangku kepentingan kesehatan dalam hal kampanye hidup sehat di masyarakat. “Kita ngerti semua kok cara mencegahnya. Dokter ngerti, bidan juga ngerti. Sebetulnya bisa kita cegah,” ujar Jokowi.

Ia berharap seluruh unsur masyarakat dan pemerintah, khususnya stakeholder kesehatan, bersama-sama mencegah gizi buruk di Indonesia. Selain gizi buruk, sejumlah fenomena kesehatan yang juga menjadi catatan Jokowi antara lain angka kematian ibu saat melahirkan, pernyakit demam berdarah, dan Tb.

“Ini semua harus diselesaikan jika kita mau masuk Indonesia emas tahun 2045 mendatang,” tandasnya.

Selain itu, ia meminta seluruh pihak untuk mengubah pola pikir mengenai kesehatan. Banyaknya pasien yang berhasil ditangani fasilitas kesehatan bukan tolok ukur kesuksesan pemerintah. Menurut Presiden, keberhasilan pemerintah di-ukur dari meningkatnya masyarakat yang menjalankan hidup sehat.

“Yang benar adalah kita membuat masyarakat itu sehat sehingga puskesmas dan rumah sakit sepi. Yang benar itu, jangan dibalik-balik. Saya masuk rumah sakit daerah dapat laporan kalau di sana pasien selalu antre. Ini keliru,” ucapnya.

Oleh karena itu, Kepala Negara sekaligus mengajak masyarakat untuk kembali membiasakan diri dengan pola hidup sehat. Ia pun meminta para tenaga kesehatan untuk terus mengingatkan masyarakat mengenai pola hidup sehat ini.

“Kita kembalikan lagi kepada pola hidup sehat. Entah pola makannya, olahraga, lingkungan sanitasi, atau air bersih. Gerakkan ke sana,” tutur Presiden.

Kerja sama kesehatan
Dalam rapat kerja yang berlangsung 26 Februari-1 Maret tersebut akan dihasilkan sejumlah kerja sama bidang kesehatan dengan berbagai lembaga. Pada rapat kerja yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari pusat dan daerah itu akan ditandatangani nota kesepahaman antara Kemenkes dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), dunia usaha, serta pemprov, pemkot, dan pemkab.

Di samping itu, turut diluncurkan program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) dan pembangunan 124 puskesmas di perbatasan. Pelaksanaan WKDS ditetapkan berdasarkan Perpres Nomor 4/2017 yang ditandatangani Presiden pada 2 Januari 2017.

Melalui perpres tersebut, upaya pemerataan dengan fokus kesehatan masyarakat dilakukan dengan cara ­menempatkan dan mendayagunakan dokter spesialis berdasarkan alokasi kebutuhan setiap daerah. (H-1)