Sekjen Kemendikbud:Mayoritas Provinsi Sikapi Positif Kelola Pendidikan Menengah

Mayoritas kalangan pemerintah provinsi (Pemprov) bersikap positif untuk mengelola pendidikan menengah (SMA dan SMK) yang dijadwalkan berlangsung pada awal tahun 2017 mendatang. "Rata-rata semua kalangan pemprov menanggapi positif pengalihan pengelolaan pendidikan menengah ini.Lagi pula ini kan pembagian kekuasaan atau wewenang bukan pemisahan kekuasaan ,justru pemerintah kabupaten dan kota akan diuntungkan karena bebannya menjadi berkurang sehingga lebih fokus membina pendidikan dasar SD dan SMP untuk lebih baik. Sebaliknya bagi Pemprov ini menjadi kesempatan menggunakan alokasi keuangannya lebih efektif memajukan pendidikan daerahnya," papar Sekjen Kemendikbud ,Didik Suhardi saat menjawab Media Indonesia di Kemendikbud Jakarta,Rabu (2/12).

Seperti diberitakan terkait implementasi UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan pembagian urusan kependidikan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Ke depan, pendidikan dasar dan menengah pertama tetap dikelola kabupaten/kota,pendidikan menengah atas (SMA dan SMK) dikelola pemerintah provinsi. Didik mengungkapkan saat ini Kemendikbud bersama Kemendagri terus melakukan sosialisasi tentang kesiapan daerah menata aset dan sumber daya manusia dari kabupaten -kota ke provinsi.Menurut Didik, pihaknya juga telah melakukan pertemuan di sejumlah region dalam sosialisasi tersebut,misalnya ke Surabaya ,Medan dan Makasar.

"Belum lama ini kami telah bertemu dengan pemerintah daerah di.Makasar,alhamdulillah semua menyambut baik dan kesiapannya dalam pengalihan pengelolaan pendidikan menengah ini," cetus Didik. Dihubungi terpisah Direktur Pembinaan SMA Kemendikbud,Mustaghfirin Amin optimis dengan pengalihan pengelolaan itu akan terjadi kordinasi yang lebih efisien dan efektif ,bagi pemerintah kabupaten kota bebannya berkurang sehingga membina pendidikan dasar lebih baik. "Khusus pendidikan SMK juga akan dapat tertangani lebih baik sehingga kualitasnya lebih meningkat pula,"ujarnya. Selain itu,lanjut dia,peta kebutuhan tenaga kerja jebolan SMK cakupan wilayahnya lebih luas pula di tingkat provinsi tidak lagi disekat sebatas kabupaten atau kota.(Bay)