Headline

Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.

Berpacu dengan Waktu

Anshar Dwi Wibowo
02/12/2015 00:00
Berpacu dengan Waktu
(ANTARA/Andika Wahyu)
REPUTASI Indonesia di media sosial (medsos) cukup dikenal oleh masyarakat dunia. Negara dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa ini tercatat menjadi pengguna aktif berbagai laman medsos, menurut sejumlah survei.

Presiden Joko Widodo menyebutkan, jumlah pengguna jejaring sosial Facebook di Indonesia tercatat mencapai 76 juta orang. Jumlah itu dua kali lipat lebih banyak dari jumlah pemilik akun Twitter yang sebanyak 32 juta orang. Total pengakses internet mencapai 100 juta orang.

Karena itulah Presiden memandang penting pemanfaatan jejaring sosial dalam menyebarluaskan informasi terkini. Inilah tantangan yang harus dihadapi oleh para pekerja hubungan masyarakat (humas) dari kalangan pemerintah ataupun swasta.

"Perubahannya sangat cepat sekali sehingga PR (public relation) sekarang harus baca terus, yang baru ngehit apa, trending topic apa. Harus selalu mengikuti, kalau enggak, kita bicara individu dengan individu, kita jadi enggak ngerti, malu kita, karena perubahannya detik per detik," bebernya saat membuka Konvensi Nasional Humas (KNH) 2015 Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/11) lalu.

Presiden melanjutkan, peristiwa lain yang patut dicermati oleh para humas ialah booming-nya jurnalisme masyarakat yang tumbuh seiring dengan munculnya beragam saluran informasi lewat kemajuan teknologi informasi.

"Sekarang, kita mengalami transformasi media yang luar biasa, kecepatannya luar biasa. Kita melihat, membaca, tidak hanya dari media mainstream seperti koran, majalah, televisi, media online. Tetapi sekarang jurnalisme masyarakat itu hampir setiap detik muncul isu-isu yang berubah-ubah," ujar Jokowi.

KNH 2015 mengambil tema Jalan berkelanjutan menuju kepercayaan dan reputasi. Terkait dengan hal itu, Presiden berpesan agar humas dapat menjaga kepercayaan masyarakat dalam menjalankan tugas. Selain tuntutan internal, humas juga memiliki tanggung jawab moril kepada masyarakat.

Harapannya, praktisi kehumasan di seluruh Indonesia hendaknya tidak sebatas mengelola informasi, tetapi juga ikut membangun narasinarasi yang memberi sumbangsih pada pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang lebih positif, produktif, dan kreatif.

Percepatan
Lebih lanjut, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan perubahan lansekap kehumasan di Indonesia dalam konteks pemerintahan menurutnya disebabkan dua hal, yaitu konten yang dinamis dan media yang berubah akibat perkembangan teknologi.

"Pola pikir dahulu, humas pemerintah bikin rilis untuk media cetak. Sekarang hadir media elektronik, media <>online, dan media sosial. Masyarakat pun bisa membuat opini melalui media sosial. Pemerintah juga seharusnya mereposisi diri dalam konteks berkomunikasi dengan publik. Setidaknya humas kementerian harus memiliki akun media sosial yang internasional," tukas Rudi.

Untuk mengubahnya memang membutuhkan waktu. Karena itu, Rudi mengusulkan untuk memberikan dua tenaga humas pemerintah (THP) yang berasal dari luar kementerian, seperti organisasi, praktisi, dan perguruan tinggi, kepada tiap-tiap menteri.

"Tujuannya untuk mempercepat akselerasi kemampuan pemanfaatan teknologi dan keahlian berbahasa Inggris yang belum tentu dimiliki semua tenaga humas pemerintah," ujar Rudi. (Try/S-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Admin
Berita Lainnya