Manfaatkan Teknologi Informasi untuk Publikasi

HUBUNGAN masyarakat (humas) menjadi garda terdepan bagi sebuah lembaga atau instansi untuk mempromosikan produk atau kebijakan yang akan dipublikasikan. Tugas pokok pranata humas ialah melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. Pelayanan informasi bisa dilakukan melalui tatap muka langsung dan melalui media. Salah satu jenis media yang belakangan mulai banyak digunakan ialah laman daring.

Baik kementerian, lembaga nonkementerian, maupun pemerintah daerah memanfaatkan sarana tersebut untuk menampilkan beragam informasi. Sayang, tidak sedikit dari laman milik pemerintah yang dorman dan terkesan sekadar basa-basi alias sebagai pelengkap semata.

Padahal, laman itu strategis untuk memenuhi kebutuhan informasi warga sekaligus laporan kinerja pemerintah. Menyikapi peran tugas dan fungsi humas, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan pola kehumasan yang ideal dalam melayani masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkot Bandung Aos Bintang mengatakan peran humas Pemkot Bandung kini lebih sering diambil Wali Kota Bandung sendiri.

"Di era kepemimpinan Wali Kota Ridwan Kamil dan Wakil Wali Kota Oded M Danial, humasnya ya Pak Wali Kota sendiri. Itu karena beliau yang lebih perhatian dan sangat peduli terhadap media," ujar Aos saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (Selasa, 1/12/2015).

Aos menambahkan, menyikapi program Pemkot Bandung, humas senantiasa mengayomi bidang diseminasi media, baik cetak maupun elektronik. "Pada prinsipnya, kami siap bekerja sama dengan seluruh media. Kami intens dan senantiasa menyosialisasikan program di bawah Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota," ujarnya.

Menurut Aos, dalam lima tahun ke depan, wali kota dan wakilnya memberi perhatian kepada media massa baik cetak, online, televisi, maupun radio "Kami senantiasa me-review pemberitaan, dari seluruh media baik berita positif maupun negatif. Khusus berita negatif, kami sikapi dengan baik agar program Pemkot Bandung bisa tersampaikan," jelasnya.

Humas Pemkot Bandung juga telah meluncurkan Program Bandung Menjawab, yang terpampang di media lounge pemkot setiap Selasa dan Kamis. "Publikasi, sosialisasi dilakukan melalui berbagai saluran dan media massa, yang difasilitasi Pemkot Bandung ke SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di Pemkot Bandung," papar Aos.

Selain media konvensional, pemkot memiliki media sarana untuk publikasi ke dalam (internal) dan masyarakat di RW se-Bandung. "Saluran yang kita miliki yakni Radio Sonata, laman Bandung.go.id, Pid.go.id, serta majalah pemkot. Di media surel Pid.go.id sudah open data, portal open data akan online seluruh data SKPD," ujarnya.

Open data 5 SKPD percontohan, yakni Diskominfo, Bappeda, Dishub, Disdamkar, dan Disyanjak, lanjut Aos, akan dilakukan pada 11 Desember 2015. "Target humas sesuai dengan instruksi Wali Kota adalah zero complaint melayani masyarakat," pungkasnya.

Peran teknologi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menganggap perlu untuk memenuhi kebutuhan kehumasan dalam menjalankan tugas-tugasnya, terutama di bidang teknologi.

"Karena era keterbukaan informasi saat ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, perlengkapan teknologi yang dibutuhkan humas harus dipenuhi," kata Wakil Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf kepada Media Indonesia, kemarin.

Menurut Gus Ipul sapaan akrab Syaifullah, masyarakat akan menemui berbagai informasi di dunia maya. Untuk itu, bidang kehumasan pemprov juga harus dilengkapi dengan perlengkapan teknologi yang memadai. Selain itu, sumber daya manusianya harus dibekali dengan penguasaan atas teknologi tersebut.

"Humas harus bisa membungkus kebijakan-kebijakan pemerintah dalam kemasan program kerjanya yang menarik sehingga masyarakat tidak merasa dipaksa untuk menerima kepentingan pemerintah. Tapi, pemerintah melalui humas justru bisa merespons kepentingan masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan untuk menciptakan komunikasi yang positif dengan masyarakat, Humas Pemprov Jatim juga selalu mengikutsertakan kepala daerah dalam berbagai kegiatan. Bahkan, komunikasi dan koordinasi humas dengan SKPD juga terus dilakukan.

Dengan demikian, dalam berbagai kebijakan yang diambil pemerintah, humas mampu menafsirkan berbagai program kegiatan dan memberikan penjelasan kepada masyarakat, baik melalui media massa maupun lamanlaman yang dimiliki Pemprov Jatim. (AM/ AB/S-3)