(Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti S Setiono---MI/Abdus Syukur)
INKLUSI keuangan atau tingkat penggunaan produk dan jasa keuangan menjadi hal yang penting bagi sebuah negara, sebab inklusi bisa mendorong dan meningkatkan kemampuan pembiayaan serta keuangan negara yang bersangkutan. Bahkan dengan besarnya inklusi keuangan, bukan negara saja yang akan merasakan dampak positifnya, melainkan masyarakatnya juga menjadi sejahtera.
Begitu pentingnya inklusi keuangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun terus melakukan upaya serius untuk meningkatkannya. Salah satu di antaranya ialah dengan mengembangkan produk dan jasa keuangan. Berbagai terobosan dan program lain pun gencar dilakukan guna mendukung inklusi keuangan tersebut.
"OJK harus berupaya sekuat tenaga meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun nonharga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. OJK akan terus mencari terobosan dengan berbagai program layanan keuangan," kata Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti S Setiono, di sela-sela Rakor Bako Humas Indonesia di Surabaya, 17-19 November lalu.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia pada 2013, tingkat literasi atau pemahaman keuangan masyarakat Indonesia masih sebesar 21,8% dengan inklusi sebesar 59,7%. Angka indeks tersebut mencerminkan bahwa sekitar separuh penduduk Indonesia belum mengakses produk dan jasa keuangan. Ada beragam alasan yang menyebabkan masyarakat belum dapat mengakses produk dan jasa keuangan, di antaranya rendahnya informasi yang dimiliki masyarakat terkait dengan produk dan jasa keuangan sehingga masyarakat belum memahami manfaatnya.
Penyebab lain ialah terbatasnya produk dan jasa keuangan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat serta kondisi demografi Indonesia sebagai negara kepulauan. Karena itu, infrastruktur yang baik diperlukan agar dapat menjangkau masyarakat sampai ke pelosok Indonesia. Dengan kondisi seperti itu, imbuh Kusumaningtuti, upaya komprehensif PROGRAM LAKU MIKRO dan sistematis perlu terus digenjot untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia dalam bentuk Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI).
"Ada tiga pilar utama dalam SNLKI, yakni pertama, edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan secara masif. Kedua, penguatan infrastruktur literasi keuangan, dan ketiga ialah pengembangan produk dan jasa keuangan," terangnya.
Program strategis Kusumaningtuti menjelaskan, dari ketiga pilar itu, pilar pertama dan kedua merupakan program strategis untuk meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat Indonesia sehingga mereka mau dan berkeinginan menggunakan produk dan jasa keuangan.
Sementara itu, pilar ketiga merupakan program strategis yang dilakukan guna mendorong peningkatan inklusi keuangan. Beberapa program pengembangan produk dan jasa keuangan itu sudah mulai dilakukan, seperti program Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro), Yuk Sikapi, Tabungan Siswa (Simpel), dan Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU).
"Dengan upaya penerapan tiga pilar, terutama dengan pilar ketiga, jika pada 2010 penduduk Indonesia yang memiliki rekening di bank sebesar 20%, pada 2014 sudah naik menjadi 36%. Angka itu diketahui dari survei yang dilakukan oleh Bank Dunia," terang Kusumaningtuti lagi.
Terlepas dari upaya peningkatan inklusi keuangan di Indonesia tersebut, perlindungan terhadap konsumen tetap tak boleh diabaikan. Sesuai amanat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, salah satu tujuan pembentukan OJK ialah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Karena itu, OJK juga merasa perlu untuk mendorong masyarakat Indonesia meningkatkan pengetahuan mengenai lembaga keuangan serta produk dan jasa keuangan, memiliki keterampilan untuk menilai manfaat dan risiko produk dan jasa keuangan, serta memiliki keyakinan terhadap lembaga maupun produk dan jasa keuangan.
Dengan kesadaran itu, seluruh masyarakat Indonesia diharapkan dapat menggunakan produk dan jasa keuangan secara bijak."Pendapatan berupa uang, mestinya bisa dikelola sesuai dengan kebutuhannya dengan perhitungan yang tepat," pungkas Kusumaningtuti.(AB/S-25)