Sertifikasi SVLK dan FSC Wujudkan Hutan Lestari

SERTIFIKASI hutan penting dilakukan untuk mewujudkan hutan lestari. Di Indonesia, selain Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), ada Forest Ste­wardship Council (FSC).

“Keduanya bagus, bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari, menghapuskan hal-hal yang ilegal,” kata Dirjen Pengelolaan Produk Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ida Bagus Putera dalam Indonesia Stakeholders Meeting FSC, di Yogyakarta, kemarin.

Ida Bagus menyampaikan, beda SVLK dengan FSC ialah SVLK bersifat wajib dari negara, sedangkan FSC voluntary business to business. Ia berharap, ke depan dua sertifikasi tersebut bisa berkolaborasi.

“Kita inginnya saling komplemen (antara sertifikasi yang wajib dan yang sukarela),” kata dia. Artinya, perusahaan yang sudah memiliki SVLK dapat menggunakannya untuk membantu pembuatan FSC.

Ia menambahkan, saat ini sudah terdapat 68 perusahaan hutan alam, 172 perusahaan hutan tanaman, 101 hutan hak, dan 2.400-an hutan industri yang memiliki SVLK. SVLK penting untuk memastikan pelaku usaha tertib hukum.

Sementara itu, FSC Indonesia Representative Hartono Prabowo menjelaskan FSC merupakan sistem untuk memas-tikan pengelolaan hutan telah dilakukan dengan baik sesuai dengan standar. Perusahaan pembeli bisa melacak produk-produk hasil hutan yang telah disertifikasi FSC.

Ia mengatakan secara global ada 180 juta hektare hutan yang sudah memiliki FSC. “Di Indonesia masih cukup kecil, yaitu ada 2,6 juta hektare hutan (yang sudah memiliki FSC) dari 30 juta hektare hutan produksi aktif,” kata dia.

Dengan FSC, pasar produk hasil hutan menjadi lebih besar, terutama di Amerika, Eropa, Australia, Jepang, dan Tiongkok. Saat ini pasar sudah sadar untuk menggunakan produk yang tesertifikasi karena dianggap memperhatikan lingkungan. “Kita juga berha-rap, produk-produk hutan di Indonesia bisa diterima di pasar global, selain juga di pasar lokal,” pungkas dia. (AT/H-1)