KONVENSI Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) mengeluarkan laporan hasil analisis terhadap dokumen Kontribusi Nasional yang Diniatkan (INDC) yang telah dimasukkan oleh negara-negara anggota UNFCCC.
Hasilnya, perkiraan kenaikan suhu global pada 2030 masih menyentuh angka 2,7 derajat celsius.
Padahal, pada perjanjian internasional yang tertuang dalam Protokol Kyoto, negara-negara anggota UNFCCC bertekad untuk menahan laju kenaikan suhu bumi kurang dari 2 derajat celsius.
"Nah, selisih 0,7 derajat itu akan kita bahas habis-habisan dalam CoP 21 (konferensi para pihak tentang perubahan iklim) di Paris nanti," ujar Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (LHK) Emma Rachmawaty di Jakarta, kemarin.
Menurut Emma, dari 197 negara anggota UNFCCC, baru 150 negara yang menyampaikan dokumen INDC mereka.
Itu berarti masih ada 47 negara yang belum atau tidak mau memasukkan komitmen mereka dalam berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca penyebab pemanasan global.
"Biasanya, hal tersebut karena negara bersangkutan merasa memiliki emisi yang kecil sehingga tidak mau berkontribusi secara global. Namun, secara politik mereka harusnya malu. Kalau semua negara anggota memberikan INDC mereka, pasti angkanya (kenaikan suhu) tidak sebesar itu," tambah Emma.
Meski prediksi kenaikan suhu global masih melampaui 2 derajat celsius, menurut Emma, dokumen INDC yang masuk sudah menunjukkan kemajuan dalam usaha pengendalian perubahan iklim.
Pasalnya, jika tidak ada komitmen tiap negara seperti yang tertuang di INDC, kenaikan suhu global pada 2030 bisa lebih dari 3 derajat celsius.
"Jika seperti itu, negara kepulauan termasuk Indonesia menjadi negara yang paling terancam kehilangan daratan karena terendam oleh kenaikan muka air laut," kata Emma.
Oleh karena itu, pada CoP 21 di Paris, Prancis, 30 November-11 Desember 2015, akan dibahas bagaimana menekan kenaikan suhu global agar kurang dari 2 derajat Celsius.
Meski banyak negara kepulauan yang meminta kenaikan suhu global maksimal 1,5 derajat Celsius.
"Kita Indonesia akan lihat pada CoP nanti, apakah akan naikkan target penurunan emisi 29% atau tidak. Karena kalau kita menaikkan, tapi negara maju tidak kooperatif, itu tidak akan berpengaruh signifikan." Paviliun khusus Staf Ahli Menteri LHK Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Agus Justianto yang ditemui dalam kesempatan sama menyatakan Indonesia akan menunjukkan rangkaian aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang sudah dilakukan selama ini melalui paviliun khusus Indonesia yang akan dibangun di Paris nanti.
"Kita tampilkan semua bagai etalase dalam paviliun, biar mereka tahu apa saja yang sudah dilakukan Indonesia," ucap Agus.
Selain itu, lanjut Agus, pemerintah juga akan mengadakan diskusi di paviliun Indonesia untuk menambah masukan bagi implementasi INDC. (H-3)