Kemendikdasmen Perlu Rp5,03 Triliun untuk Pemulihan Pendidikan di Aceh -Sumatra

MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan bahwa berdasarkan data sementara, bencana di Sumatra telah berdampak signifikan terhadap sektor pendidikan. Tercatat 4.549 satuan pendidikan terdampak yang berimplikasi pada terganggunya layanan pendidikan bagi sekitar 657.193 peserta didik serta aktivitas pembelajaran oleh 56.882 guru. 

“Kondisi ini menuntut langkah cepat dan terkoordinasi agar hak peserta didik dalam memperoleh pendidikan tetap terpenuhi meskipun dalam situasi darurat. Hal yang kami lakukan akan mengikuti kebijakan dengan menimbang lini masa dari tanggap darurat sampai pada tahap pemulihan,” ungkapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (21/1). 

Lebih lanjut, menurutnya melalui anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), telah disalurkan berbagai bentuk bantuan antara lain 27 ribu paket school kit untuk peserta didik, 168 unit tenda pembelajaran darurat, 147 unit ruang kelas darurat, dana operasional pendidikan darurat untuk 1.339 satuan pendidikan, tunjangan guru terdampak bencana bagi 16.467 guru, dukungan psikososial di 680 satuan pendidikan, dan 147.670 buku untuk mendukung keberlanjutan pembelajaran. 

Baca juga : Mendikdasmen Serukan Semangat untuk Bangkit Pulihkan Roda Pendidikan di Sumatra

“Semoga seluruh bantuan tersebut dapat mendukung kebutuhan anak-anak kita untuk dapat tetap mendapatkan hak pendidikannya meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas,” ujar Abdul Mu’ti. 

Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun yang akan digunakan untuk dukungan layanan pendidikan selama masa pemulihan, sarana dan prasarana pendidikan, tunjangan khusus guru, dan rekonstruksi serta rehabilitasi satuan pendidikan. 

Dari total kebutuhan tersebut, Kemendikdasmen telah menyalurkan bantuan sebesar Rp94,84 miliar pada akhir tahun 2025 sehingga masih terdapat kekurangan anggaran di luar yang telah disalurkan sebesar Rp4,94 triliun. 

Selain itu, sebagai upaya rehabilitasi satuan pendidikan di lingkungan (terdampak bencana), per tanggal 15 Januari 2026 telah dilakukan perjanjian penandatanganan kerja sama pada 49 satuan pendidikan di Provinsi Aceh dengan nilai bantuan sebesar Rp54,53 miliar. 

“Proses penandatanganan PKS akan terus dilaksanakan menyesuaikan ketersediaan anggaran dengan proses rehabilitasi akan dilakukan secara bertahap,” tegas Abdul Mu’ti. 

Sebagai respons cepat, Kemendikdasmen juga telah menerbitkan Surat Edaran Menteri yang dilengkapi dengan petunjuk teknis penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan terdampak bencana. 

Kebijakan ini menjadi pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran 2025/2026 yang dimulai pada 5 Januari 2026 dengan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi lapangan. 

Di tempat yang sama, Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, mengapresiasi hal yang telah dilakukan oleh Kemendikdasmen tersebut. Namun, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Kemendikdasmen khususnya bagi beberapa sekolah yang berada di Aceh Utara. 

“Dari lapangan, Ibu Esti (Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijaya), 2-3 hari ini berada di Aceh Utara dan menyampaikan pesan bahwa banyak sekolah masih belum berfungsi karena ruang kelas ada tapi belum bersih, perabot hilang, endapan lumpur tinggi, semua sarana dan prasarana hancur,” kata dia. 

“Karena itu, yang harus dilakukan adalah pembersihan lumpur dari halaman sekolah dan ruang kelas, butuh beko dan semprotan air. Tanpa pembersihan lumpur, ruang kelas tidak bisa dibersihkan secara tuntas karena lumpurnya sangat tinggi dan air kembali masuk,” lanjutnya. 

Dia berharap, apa yang sudah dilakukan oleh Kemendikdasmen untuk daerah terdampak bencana dapat membantu pemulihan satuan pendidikan di sana dan anak-anak dapat kembali bersekolah dengan aman dan nyaman. (Des/I-1)