Pendidikan Vokasi Tersisih

UNTUK memenuhi kebutuhan tenaga kerja Indonesia yang siap bersaing, pemerintah berkukuh akan mengedepankan pendidikan vokasi. Pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu itu diharapkan mampu menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompeten dan ahli di bidangnya.

Namun, menurut pengamat pendidikan M Abduh Zen, saat ini pendidikan vokasi di dalam negeri masih dianggap kelas dua atau bukan yang utama. Jika dibandingkan dengan pendidikan vokasi pada era 1980-an, saat ini justru cenderung mengalami degradasi mutu.

“Hal pertama untuk mengutamakan vokasional ialah adanya political will pemerintah yang kuat. Jangan hanya program yang ala kadarnya,” ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Ia mengungkapkan ada banyak faktor yang harus diperhatikan pemerintah agar program vokasi bisa berjalan baik di masa mendatang.

Yang dimaksud Aduh ialah dari sistem rekrutmen dosen, insentif dosen, masalah kedisiplinan, dan upaya pembe-rantasan budaya korupsi yang masih menjamur.
Lebih lanjut, perlu upaya modernisasi pendidikan vokasi. Artinya, penjurusan yang konvensional harus diubah lebih spesifik sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja serta dilengkapi dengan sertifikasi yang diakui secara internasional.

“Pada dasarnya, kemampuan sumber daya manusia kita itu bagus, tapi masih harus ditingkatkan lagi agar keahliannya lebih spesifik. Kemampuan berpikirnya juga harus logis dan rasional,” paparnya.

Di samping itu, pemerintah mestinya dapat menghubungkan antara perguruan tinggi dan pihak industri secara langsung sehingga kerja sama yang dilakukan sudah dimulai dari proses pembelajaran hingga pembekalan ­keahlian.

Dikaji ulang
Ketua Komisi X DPR Ferdyansyah menilai pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terlalu terburu-buru dalam mengambil kebijakan mengenai pendidikan vokasi.

“Harus ada data dan riset yang bener-benar. Sekali lagi, jangan buat keputusan terburu-buru dan tanya para pemangku kepentingan dan dievaluasi, apakah sudah benar-benar efektif,” tegasnya.

Ia pun mempertanyakan mengenai bidang vokasi apa yang mau dikembangkan, siapa saja penyelenggara vokasi pada bidang tersebut, lalu bagaimana kesiapan pengajarnya serta bagaimana ke-siapan dari segi anggaran. Tak terkecuali peta koordinasi dan sinergi dengn industri. Ferdiansyah juga mengusulkan untuk dilakukan inventarisasi ulang.

“Itu semua masih perlu diinventarisasi ulang karena relatif. Saya yakin beberapa hal banyak kekurangan,” cetus Ferdiansyah.

Terlepas dari itu, pengutamaan vokasional akan menjadikan pendidikan di Tanah Air menjadi lebih pragmatis dan realistis dalam menjawab tantangan dunia kerja. Itu sesuai dengan Nawa Cita yang ingin menjadikan sumber daya Indonesia lebih baik.

Sebelumnya, Dirjen Kelembagaan Kemenristek Dikti Patdono Suwignjo juga mengakui pendidikan vokasi di Indonesia masih lemah.

Dia menjelaskan kelemahan itu disebabkan jumlah perguruan tinggi vokasi yang masih minim dan juga rendahnya minat mahasiswa.

“Pendidikan vokasi di kita tidak populer karena yang penting masih ijazah, bukan kompetensi. Ke depan kita buat calon mahasiswa dan orangtua memilih pendidikan vokasi,” ujarnya saat acara Paparan Kinerja Kemenristek dan Dikti Tahun 2016 di Jakarta, Rabu (28/12). (H-5)

[email protected]