Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
MOCHAMAD Irfan Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Irfan yang kini merupakan Kepala Badan Penyelenggara Haji akan menempati posisi Menteri Haji dan Umrah. Berikut profil singkat Gus Irfan.
Lahir di Kabupaten Jombang pada 22 April 1962. Ia menempuh pendidikan menengah atas di SMPP Jombang (kini SMA Negeri 2 Jombang) pada 1977–1981. Ia kemudian melanjutkan studi ke Universitas Brawijaya, Malang, dan meraih gelar Sarjana (S1) pada 1985. Pendidikan pascasarjana ditempuhnya di universitas yang sama hingga meraih gelar Magister (S2) pada 2002.
Selanjutnya, ia menuntaskan program doktoral di bidang Manajemen Pendidikan Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan lulus pada 24 Februari 2025 dengan disertasi berjudul “Kepemimpinan Transformasional KH. Muhammad Yusuf Hasyim dalam Melestarikan Tradisi Indonesia di Pesantren Tebuireng Kabupaten Jombang.”
Karier pengabdiannya di pesantren dimulai saat ia menjabat sebagai Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang (1989–2006). Sejak 1990, ia juga menjadi Wakil Ketua Yayasan Hasyim Asy’ari yang menaungi pesantren tersebut. Pada 1996–2016, Gus Irfan dipercaya sebagai Komisaris Utama PT BPR Tebuireng. Di dunia akademik, ia pernah mengajar sebagai dosen di Akademi Keperawatan Widyagama Malang (2013–2016). Sejak 2006, ia menjadi Pengasuh Pesantren Al-Farros.
Di ranah politik, Gus Irfan terpilih sebagai Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VIII dan dilantik pada 1 Oktober 2024. Namun, masa jabatannya berakhir singkat karena pada 22 Oktober 2024 ia diangkat menjadi Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umrah, jabatan yang masih diemban hingga kini.
Selain kiprah di pendidikan dan politik, Gus Irfan juga aktif di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PWNU Jawa Timur (2014–2017) dan Wakil Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) (2015–2016).
Di ranah politik keagamaan, ia pernah menjadi Ketua Umum Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA), sayap keagamaan Partai Gerindra, serta menjadi Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto–Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. (H-2)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberi sinyal bahwa Kepala BP Haji Gus Irfan, berpeluang menjadi Menteri Haji dan Umrah setelah DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji.
Dengan status kementerian, Indonesia bisa melakukan diplomasi langsung dengan Pemerintah Arab Saudi terkait kuota dan fasilitas, tanpa harus melalui Kementerian Agama (Kemenag) atau Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
KETUA Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, mengatakan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menjadi langkah tepat untuk memperkuat ekosistem penyelenggaraan haji.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, mengatakan bahwa perubahan Badan Penyelenggara Ibadah (BP) Haji yang dilebur menjadi Kementerian Haji dan Umrah akan mempermudah koordinasi.
SELURUH sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur penyelenggaraan ibadah haji kini melebur menjadi kementerian ibadah haji dan umrah. Sebelumnya haji dan umrah ada di Kementerian Agama
Rencana perubahan nomenklatur Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji kepada masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved