Tangani Warga yang Tinggal di Makam Tionghoa, BP Taskin Dorong Kolaborasi Lintas Lembaga

BADAN Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) melakukan monitoring ke makam tionghoa yang ditempati Ira, seorang warga lanjut usia yang tinggal di atas nisan makam Tionghoa di kawasan TPU Kebon Nanas, Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Monitoring tersebut dilakukan pada Jum'at, 4 Juli 2025.

Adapun Tim BP Taskin yang diterjukan secara langsung di antaranya Luther Tarigan dan Agung bersama pemerintah setempat saat memastikan kondisi Ira.

Kasus Ira merupakan potret kemiskinan yang masih terjadi di tengah kota metropolitan. Oleh karenanya, BP Taskin kemudian menurunkan tim lapangan untuk melakukan peninjauan langsung serta pengumpulan data di lokasi tempat tinggal Ira serta berkoordinasi dengan pihak TPU, kelurahan, dan RW setempat. 

Baca juga : Masuk Kelompok Termarginalkan, Pengumpul Sampah Perlu Perlindungan Sosial yang Layak

Berdasarkan hasil verifikasi, tidak hanya Ira, namun terdapat lebih dari 150 kepala keluarga yang diketahui menetap pada rumah-rumah semipermanen di area pemakaman tersebut, mayoritas mereka bekerja sebagai pemulung dan pelaku ekonomi informal lainnya.

“Kami melihat ini sebagai cerminan dari tantangan nyata dalam pengentasan kemiskinan di perkotaan. Oleh karena itu, kami hadir langsung untuk memastikan proses solusi berjalan secara terpadu,” ujar Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses, BP Taskin Novrizal.

BP Taskin selanjutnya berkirim surat resmi kepada Wali Kota Jakarta Timur untuk mendorong penanganan komprehensif, termasuk rekomendasi pembentukan Sekolah Rakyat sebagai bentuk intervensi pendidikan alternatif bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di kawasan tersebut.

Baca juga : Makam Missionaris IL Nommensen Akan Menjadi Tujuan Wisata Rohani

“Kolaborasi lintas sektor adalah kunci. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Perlu sinergi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini dinas sosial, pendidikan, perumahan, hingga pemberdayaan ekonomi.” lanjut Novrizal.

Sebagai respon cepat, Wali Kota Jakarta Timur menyampaikan bahwa saat ini tengah dilakukan pendataan menyeluruh oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota bersama kelurahan setempat untuk memastikan data warga valid. 

Selanjutnya, hasil pendataan akan dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan berbagai dinas terkait seperti Dinas Perumahan, Dinas UMKM, Dinas Pendidikan, dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan guna merumuskan solusi yang adil, termasuk kemungkinan relokasi, pelatihan kewirausahaan, dan akses pendidikan layak. 

Setelah proses koordinasi selesai, area tersebut akan dibersihkan agar tidak terjadi pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya, tanpa mengabaikan prinsip keadilan sosial bagi warga terdampak. (Z-1)