Pemerintah Diminta tidak Terlantarkan PP Iptek

HIMPUNAN Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) mendesak Pemerintah untuk tidak menelantarkan Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PP Iptek) yang berlokasi di area Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Pasalnya, sudah hampir satu tahun lembaga itu tidak memiliki pimpinan, sejak pejabat yang lama dipindahtugaskan ke tempat lain. Menurut Presidium Humanika, Sobarul Fajar, Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ini seperti tidak serius dikelola.

"Padahal, wahana yang terdapat di dalamnya memiliki nilai edukasi tinggi bagi masyarakat. Sangat bermanfaat bagi pengunjungnya, terutama para siswa dan mahasiswa," ujar Fajar di Jakarta, Rabu (2/11).

Ia menilai, ada persoalan serius yang sedang terjadi dalam hal pelayanan publik di dalam organisasi Kemenristek Dikti. "Kami tidak habis pikir, kenapa posisi top manajemen PP Iptek ini dibiarkan kosong sebegitu lama? Sudah hampir satu tahun. Padahal, Pemerintahan Jokowi-JK (Joko Widodo-Jusuf Kalla) sudah dua tahun berjalan. Artinya BLU PP Iptek ini dianaktirikan seolah-olah dianggap tidak penting. Akibatnya pengelolaan dan pelayanan berjalan pincang dan terkesan tidak diurus. Padahal, sebagai wahana edukasi dan rekreasi PP Iptek dapat berperan penting dalam pengembangan minat anak-anak terhadap Ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk itu, Humanika mendesak Menristekdikti Mohamad Nasir untuk segera mengangkat pejabat yang kredibel, akuntabel, dan punya kapasitas untuk mengelola PP Iptek ini.

"Kalau saya pelajari, posisi PP Iptek di struktural Kemenristek Dikti memang ada. Artinya, pejabatnya memang harus ada. Kita lihat struktur di sana, antara PT, L2Dikti, LBM, Eijkman, dan PP Iptek selevel," ujarnya.

Ditambahkan, jika dilihat dari visi dan misi PP Iptek sangat lah penting untuk mendukung kemajuan generasi muda bangsa. Iptek di TMII. Liburan yang menambah ilmu pengetahuan buat mereka," ucapnya. Fajar melanjutkan, karena sebagai BLU, maka PP Iptek seyogianya bisa mengelola dana non-APBN.

"PP Iptek itu BLU, jadi wajib bagi dia untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ini kan peluang, kok malah tidak dikelola dengan baik dan benar," katanya. Padahal anggaran dan aset yang sudah diinvestasikan oleh negara sangatlah besar dalam penyediaan sarana dan prasarana di dalam wahana PP Iptek. Ini jelas akan merugikan bangsa dan negara. (RO/OL-4)