Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
SEBANYAK 198 lokasi telah diusulkan menjadi tempat pendirian Sekolah Rakyat. Usulan ini berasal dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pihak swasta yang bersedia menyediakan lahan serta bangunan. Dari jumlah tersebut, 45 lokasi telah siap beroperasi tahun ini.
“Daerah mengusulkan, baik berupa gedung yang perlu direvitalisasi atau disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Sekolah Rakyat atau yang kedua berupa tanah kosong, minimal 5 - 10 hektare,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf, usai memimpin rapat pleno persiapan Sekolah Rakyat bersama sejumlah kementerian dan lembaga di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (19/3).
Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, tepatnya pada Juli 2025. Sementara itu, proses penerimaan peserta didik dan rekrutmen tenaga pendidik akan dimulai pada April 2025.
Peserta didik akan diseleksi melalui berbagai tahapan, termasuk seleksi administratif, di mana anak-anak yang berhak mendaftar adalah mereka yang termasuk dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Selanjutnya, calon siswa akan menjalani tes potensi akademik, psikotes, kunjungan rumah (home visit), wawancara dengan orang tua, serta pemeriksaan kesehatan.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, M. Nuh, menjelaskan bahwa tenaga pendidik akan direkrut dari 60.000 guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memetakan persebaran guru agar mereka dapat ditempatkan sesuai dengan lokasi Sekolah Rakyat di daerah asalnya. Selain itu, pemerintah juga membuka opsi penugasan guru ASN di Sekolah Rakyat.
Para calon guru juga akan mengikuti seleksi untuk mengukur kompetensi dan kesiapan mereka. “Kita ingin tahu para guru itu punya empati sosial. Tidak hanya dia punya kompetensi akademik yang bagus. Tapi paling tidak karena ini berangkatnya adalah dari anak-anak yang punya kelas khusus,” ujarnya.
Menteri Pendidikan Nasional 2009-2014 ini juga menegaskan Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan memberikan akses pendidikan, tetapi juga menyiapkan para siswa sebagai agen perubahan untuk memutus rantai kemiskinan. Lulusan Sekolah Rakyat diharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan dukungan beasiswa Bidik Misi.
Meskipun didorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, siswa Sekolah Rakyat juga akan dibekali keterampilan digital masa kini. “Jadi anak-anak SMA atau SMP nanti itu sudah kita kenalkan dengan coding, cybersecurity, data sains dan sebagainya,” tandasnya. (H-2)
"Di Magelang, rencananya untuk awalan itu, kita (ada) dua (titik). Satu di Antasena, Sentra Antasena, yang satunya di Tegalrejo, asetnya punya Pemkab,"
Akses disabilitas khususnya di Pusdiklatbangprof Margaguna juga sudah lengkap, meski masih perlu disempurnakan.
Perekrutan siswa akan diprioritaskan bagi anak-anak yang berada di sekitar lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Pemerintah Kabupaten Natuna melalui program Sekolah Rakyat siap menampung 100 siswa baru pada tahun ajaran 2025.
Direncanakan kuota untuk Sekolah Rakyat tingkat SD sebanyak 50 siswa dan mereka akan dibagi ke dua kelas
Ia memastikan tiap anak Sekolah Rakyat akan dipetakan potensi dan talentanya. Sehingga, pengarahannya akan lebih tepat.
Selain 100 titik awal, pemerintah juga tengah menyiapkan 100 titik tambahan untuk gelombang kedua.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
Kepala sekolah akan berasal dari ASN sementara guru-guru direkrut dari PPPK dan lulusan pendidikan profesi guru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved