Strategi Baru Indonesia untuk Kurangi Emisi Global

DEPUTI Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Ary Sudijanto, menegaskan Indonesia siap memimpin pasar karbon global.

"Langkah ini mendukung target Nationally Determined Contribution (NDC) dan memperkuat posisi Indonesia dalam pengurangan emisi global," ucap Ary dalam keterangan pers yang diterima Media Indonesia, Kamis (16/1/2025).

Hal itu ia sampaikan terkait dengan upaya Indonesia mengambil langkah strategis menuju perdagangan karbon internasional dengan menggelar pre-sessional meeting. Perdagangan karbon luar negeri pertama dijadwalkan resmi diluncurkan pada Senin (20/1/2025).

Baca juga : KTT ASEAN Digelar Besok, Menlu RI: Bahas Krisis Myanmar

Pre-sessional meeting tersebut melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Acara ini menjadi tonggak penting bagi Indonesia, salah satu penghasil unit karbon terbesar, dalam menyongsong perdagangan karbon internasional. Selain berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim global, perdagangan karbon diharapkan meningkatkan ekonomi nasional melalui ekosistem karbon yang berkelanjutan.

Dalam diskusi yang berlangsung, fokus utama mencakup regulasi perdagangan karbon, mekanisme pasar, serta penguatan suplai dan permintaan di pasar domestik dan internasional. Pengembangan carbon accounting sebagai alat pemantauan NDC juga menjadi perhatian utama.

Baca juga : Tim DKI Dominasi Seleksi Timnas Kickboxing SEA Games 2021

Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menambahkan peluang Indonesia memperkuat perannya dalam mitigasi perubahan iklim harus dimaksimalkan. "Dengan kolaborasi semua pihak, kita akan mencapai target NDC sekaligus memanfaatkan potensi ekonomi karbon," ujar Joko.

Direktur Tata Kelola NEK KLH/BPLH, Wahyu Marjaka, menekankan pentingnya akuntabilitas melalui sistem robust seperti SRN dan Skema SPEI. Diketahui, pemerintah tengah menyusun regulasi dan infrastruktur untuk mendukung perdagangan karbon internasional.

Wahyu juga menyoroti rencana menjalin kerjasama bilateral melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan organisasi internasional seperti Verra dan Gold Standard.

Baca juga : PBSI Ajukan Perubahan Sistem Skor Pertandingan Kepada BWF

Sementara itu, Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MRV KLH/BPLH, Hari Wibowo, menjelaskan peran penting infrastruktur MRV dalam memastikan transparansi dan kualitas kredit karbon.

"Dengan mekanisme yang transparan, kredit karbon dapat dikonversi menjadi unit perdagangan yang sesuai standar internasional," tutur Hari.

Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 BEI Ignatius Denny Witjaksono mengatakan pihaknya melalui platform IDXCarbon juga akan memfasilitasi perdagangan karbon secara terintegrasi. "Tujuan kami adalah memberikan transparansi harga dan daya saing di pasar karbon," ujar Denny. (P-3)