JPPI : Tidak Mendesak, Program Makan Siang Gratis Rentan Diselewengkan

Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai program makan siang gratis tidak jelas manfaatnya dan tidak urgen. Ia juga mengatakan penyaluran bantuan semcam ini rentan tidak tepat sasaran. Sebab, ada sejumlah program bantuan dari pemerintah yang serupa mulai dari program bantuan sosial Kartu Pra-Kerja, hingga kartu Indonesia Pintar (KIP) yang seharusnya untuk anak dari keluarga miskin, tetapi diterima anak dari keluarga yang mampu.

" Apakah kita juga akan gunakan data yang sama untuk mengulangi kesalahan yang sama? Atau bagaimana? Ini belum ada titik terang hingga kini," ujar Ubaid, melalui keteranggan tertulis, Rabu (7/8)

Menurut Ubaid, pemerintah jangan mengejar pencitraan. Sebab, program makan siang gratis merupakan janji-janji kampanye. Pemerintahan terpilih, ujar dia, perlu memikirkan dampak dan skala perioritas yang mendesak untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Indonesia. 

Baca juga : JPPI : Makan Siang Gratis Pencitraan

Ubaid menegaskan tiga dosa besar pendidikan masih menjadi masalah serius di sekolah. Pertama, perundungan,kedua kekerasan seksual, dan ketiga intoleransi. Ia juga menyinggung soal biaya pendidikan tambah mahal dan tak terjangkau. Menurutnya apabila program makan siang dipaksakan untuk diterapkan, itu akan menambah beban anggaran. 

"Padahal kita tahu, 5 tahun terakhir ini kenaikan tarif biaya sekolah dan kuliah, sangat membebani masyarakat dan memicu demonstrasi mahasiswa yang meneriakkan mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Tarif biaya pendidikan kian mahal dan tak terjangkau. Banyak Masyarakat menjerit soal biaya pendidikan dasar dan juga belum terlaksananya program wajib belajar 12 tahun," cetusnya.

Selain itu, ia menambahkan akses dan kualitas pendidikan yang masih terpuruk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, rata-rata lama sekolah nasional kita masih 8,7 tahun (artinya, SMP saja tidak lulus). Sementara dari segi kualitas, berdasarkan skor PISA 2022, kemampuan literasi-numerasi pelajar Indonesia masuk dalam kategori salah satu negara dengan skor terendah dan di bawah standar minimum rata-rata di dunia.

Baca juga : Airlangga Sebut Program Makan Bergizi belum Tentu Pakai Susu

“Artinya, sumber daya manusia  Indonesia sudah sangat ketinggalan dari negara-negara luar, bahkan kita tertinggal jauh dari negara-negara tetangga. Apakah ini bisa diselesaikan dengan makan siang? Jelas tidak,” ucap Ubaid.

Terakhir, Ubaid menekankan masalah penderita guru honore. Mereka mendapatkan gaji yang jauh dibawah upah minimum regional dan juga statusnya belum pasti.

“Persoalan ini jauh lebih penting dan mendesak untuk diperioritaskan dan diberikan porsi anggaran, daripada makan siang gratis yang hanya potensial buang-buang anggaran dan rawan dikorupsi,” tandasnya. (H-3)