Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DALAM sebuah acara pemberian penghargaan yang digelar di Auditorium Dr Ir Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Selasa (17/10), dua sekolah binaan Astra melalui Yayasan Pendidikan Astra - Michael D Ruslim (YPA-MDR), yaitu SDN 2 Widoro, Kabupaten Pacitan dan SMPN 4 Leuwiliang, Kabupaten Bogor berhasil memenuhi kriteria sebagai 'Sekolah Adiwiyata Nasional' dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
SDN 2 Widoro dan SMPN 4 Leuwiliang termasuk dalam 417 Sekolah Adiwiyata Nasional 2023, yaitu tingkat kedua tertinggi setelah Sekolah Adiwiyata Mandiri. Penghargaan 'Sekolah Adiwiyata' diberikan kepada sekolah-sekolah yang dianggap oleh KLHK sukses menyelenggarakan pendidikan lingkungan hidup sesuai yang tertulis dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.
Melalui peraturan tersebut, KLHK bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga sekolah terhadap lingkungan sehingga timbulnya inisiatif dalam merawat lingkungan sekitarnya.
Kepala Sekolah SDN 2 Widoro Tri Wahono, SPd, dan Kepala Sekolah SMPN 4 Leuwiliang, Dra Juwariyah, MPd, sebagai perwakilan sekolah binaan YPA-MDR dengan bangga menerima penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional yang mereka capai berkat kerja keras dalam ketekunan belajar dan mengedukasi para siswa untuk peduli pada lingkungan alam demi masa depan yang berkelanjutan.
YPA-MDR menginisiasikan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) berupa pelatihan dan pendampingan intensif bagi para guru serta siswa. Gerakan PBLHS merupakan upaya untuk memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan, sikap, dan aksi kepedulian terhadap lingkungan untuk keberlanjutan hidup generasi yang akan datang.
Program ini ditujukan sebagai bekal bagi sekolah-sekolah binaan YPA-MDR untuk menjadi Sekolah Adiwiyata. Kegiatan yang dilakukan mencakup pengelolaan sampah, konservasi air, penghijauan, konservasi energi, dan lain-lain. (RO/S-3)
Penetapan legalitas hutan adat mengutamakan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah berkepanjangan di kemudian hari.
SEJAK lima tahun terakhir, pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap redistribusi aset melalui program Reforma Agraria.
Masyarakat adat yanMasyarakat yang masih mengandalkan tradisi turun-temurun dalam pengelolaan hutan adat sering kali tidak berdaya saat menghadapi kepentingan pihak eksternal
Kawasan gunung tampak gundul. Pohonpohon ditebang, lubang-lubang bekas galian tambang pun terlihat jelas.
PADA 2020 berdasarkan data KLHK luas hutan di seluruh Indonesia mencapai 95,6 juta hektare.
PAVILIUN Indonesia memaparkan sejumlah upaya pengendalian perubahan iklim dan keberhasilannya di ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP-24) di Katowice, Polandia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved