Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Memasuki usia 71 tahun Indonesia merdeka, masih banyak persoalan kesehatan yang tak kunjung terselesaikan. Misalnya saja yang dianggap paling krusial, yaitu masih ditemukannya kasus anak kurang gizi, terutama di daerah pinggiran, usia perilaku merokok semakin muda, atau meningkatnya tren penyakit tidak menular (PTM).

Akan tetapi, meski fakta menunjukkan demikian, sejatinya pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah melakukan berbagai upaya guna mengatasi persoalan itu. Salah satunya menggalakkan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui pendekatan keluarga.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan ada tiga fokus kegiatan sebagai langkah awal penguatan program Germas. Selain melakukan deteksi dini PTM, masyarakat didorong untuk membiasakan konsumsi sayur dan buah disertai peningkatan aktivitas fi sik dengan berolahraga.

“Tujuan utama kami ingin mengurangi faktor risiko penyakit secara khusus. Daya ungkitnya sendiri adalah gizi,” ujarnya saat diskusi bersama para bupati yang membahas upaya pencegahan dan penanganan PTM di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Selasa (9/8).

Diungkapkan, masalah gizi berkaitan erat dengan kebi asaan mengonsumsi sayur dan buah. Namun, hasil Riset Kesehatan Dasar Kesehatan (Riskesdas) pada 2013 justru menunjukkan 93,5% penduduk di atas usia 10 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah.

Itu artinya, lanjut Menkes, hanya sekitar 7% yang telah memahami pentingnya kandungan gizi pada sayur dan buah. Ironis lagi, kondisi tersebut diperparah dengan 36,3% penduduk usia di atas 15 tahun yang merokok, bahkan 1,9% di antaranya perempuan.

“Kalau kita pikir sampai mereka manula bagaimana nasib dari setiap angka tersebut. Oleh karena itu, lewat Germas kita edukasi masyarakat, mulai tingkat keluarga agar timbul kesadaran hidup sehat,” tuturnya. Terlebih, beberapa waktu terakhir marak diberitakan keberadaan seorang anak dengan obesitas. Usut punya usut, orangtua anak itu kerap membiarkan sang buah hati mengonsumsi makanan tanpa memperhatikan kadar gizi yang sesuai hingga akhirnya tak terkontrol.

“Saya baru dari Palembang menengok tiga anak dengan obesitas. Ada yang usianya 11 tahun berat 119 kilogram, ini ada apa?” ucap Nila.

Menurutnya, sebagian besar masyarakat Indonesia belum mengerti, apalagi menyadari kondisi kesehatan yang sedang dialami. Untuk itu, sedini mungkin mereka harus disadarkan supaya rajin melakukan kontrol kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes) untuk mencegah timbulnya masalah kesehatan

Lintas Sektoral
Di dalam implentasinya, Kemenkes tidak mungkin bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sejumlah pihak, termasuk pemerintah daerah (pemda) dan kementerian/lembaga terkait lainnya, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Kita perlu galakkan lagi unit kesehatan sekolah di satuan pendidikan. Sekalikali adakan bersih-bersih yang merupakan bagian dari olahraga fi sik,” tutur dia.

Selain itu, imbuh Nila, pihaknya juga menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPera) guna menjamin infrastruktur akses air bersih dan juga alat transportasi menuju faskes terdekat. “Ba gaimana kita bisa bekerja kalau tidak ada air bersih.Ibu-ibu akan kena cacingan dan anemia, lalu lahir anak dengan berat badan rendah atau stunting,“ jelasnya.

Ia pun menegaskan, apabila edukasi Germas melalui pendekatan keluarga bisa dilaksanakan beriringan dengan kerja sama pemda dan semua perangkatnya, niscaya akan terwujud masyarakat Indonesia lebih sehat.Koordinasi lintas sektor itu juga tentunya harus semakin diperkuat.

Di samping itu, Nila menambahkan pentingnya peranan dana desa yang dikeluarkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp1 miliar. Sejumlah uang tersebut dapat digunakan untuk membangun desa lebih sejahtera dengan masyarakat yang sehat.

“Selain kita memanfaatkan dana desa, saya pikir pemda juga perlu mengeluarkan anggaran daerahnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dimulai dari kesehatan,“ cetusnya.Jaminan kesehatan Di sisi lain, pemerintah menargetkan pada 2019 sudah mencapai Indonesia Health Coverage. Dengan demikian, salah satu kuncinya ialah upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat serta memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN).

“Saya kira akan berat sekali kalau seluruh penduduk Indonesia dikover Badan Penyelenggara Jaminan So sial (BPJS) Kesehatan, tapi mereka tidak mengerti dan tidak sadar akan kesehatan.Hal itu tidak akan berjalan baik,“ lanjut dia.

Nila pun mengaku terkejut, di era JKN seperti sekarang ini, kenyataanya baru 20% yang menyadari pentingnya kesehatan. Jika dilihat, sebanyak 80% peserta BPJS Kesehatan dirawat di rumah sakit dengan diagnosis yang sebetulnya bisa diatasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

“Artinya bukan hanya masyarakat yang perlu diedukasi, melainkan juga tenaga kesehatan, baik yang ada di FKTP maupun fasilitas kesehatan lainnya seperti RS,“ tandasnya. (S-25)
puput.mutiara @mediaindonesia.com