Tokoh Adat Papua Berperan Penting

TOKOH adat dan agama di Papua diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah untuk mengidentifikasi serta memecahkan masalah perempuan dan anak yang ada di sana. Harapan itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Yohana Yembise dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan anggota DPR, DPD, Kemenko PMK, Badan Provinsi Daerah, tokoh agama, dan tokoh adat Papua. Pertemuan itu dilaksanakan dengan latar belakang kuatnya norma adat dan agama yang diterapkan di sana jika dibandingkan dengan norma hukum yang dibuat pemerintah.

Menurut Menteri Yohana, permasalahan perempuan di Papua sangat terkait dengan norma dan adat yang berlaku. “Melalui dengar pendapat ini, semoga kita dapat menemukan akar masalah dan solusi yang tepat untuk menyikapi permasalahan perempuan dan anak di Papua,” ujar Yohana, di Biak, kemarin.

Diakui, pemerintah telah mengupayakan dialog sejak 1969, tapi belum dapat terlaksana. Isu perempuan dan anak diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk membangun komunikasi konstruktif sehingga tercapai kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat di Papua.

Menurut data publikasi Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2015 hasil kerja sama BPS dan Kementerian PP-PA, capaian Indeks Pembangunan Gender Papua, sebesar 78,57 dan Papua Barat (81,95), menggambarkan capaian perempuan lebih rendah daripada laki-laki, terutama di bidang harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Nilai capaian Indeks Pemberdayaan Gender Papua ialah 64,21, Papua Barat 47,97, dan indeks nasional 70,68. Artinya, Provinsi Papua perlu perhatian khusus dalam peningkatan peran perempuan.

Jumlah tingkat kekerasan pada 2015 ialah 538 kasus (70% dialami perempuan) dan di Papua Barat 295 kasus (94% dialami perempuan). Pertemuan itu merupakan jurus baru agar norma agama dan adat lebih peduli terhadap perempuan dan anak.(RO/H-1)