Ribuan Mantan TKW Dibekali Pelatihan

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) menyiapkan program pelatihan keterampilan kepada para tenaga kerja wanita (TKW) yang telah kembali ke Tanah Air. Program tersebut dilakukan di tujuh provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat. "Tidak hanya pada mantan TKW, pelatihan juga diberikan kepada perempuan yang belum bekerja," ujar Menteri PP-PA Yohana Yembise saat menyambangi kantor Media Group, di Jakarta, Jumat (13/2) petang lalu. Program pelatihan yang digelar kementerian, menurut Yohana, didukung oleh Tahir Foundation dan pemerintah daerah (pemda) setempat. Nantinya pihak Tahir bakal menyediakan tenaga pengajar keterampilan termasuk peralatannya, sedangkan dari pemda diminta menyediakan gedung tempat digelarnya pelatihan. Lewat program ini, ditargetkan di setiap provinsi dapat terjaring setidaknya 1.500 TKW dan perempuan yang ingin belajar.

Keterampilan yang diberikan, lanjut Menteri PP-PA, beragam, mulai dari menjahit, membuat kerajinan, membuat kue, hingga memasarkan produk. Dengan pemberian bekal keterampilan, diharapkan para buruh migran perempuan tersebut tidak akan kembali bekerja ke luar negeri. Pasalnya, dengan modal yang dikumpulkan seusai bekerja di mancanegara dan tambahan keterampilan, yang bersangkutan diharapkan bisa menjadi wirausaha di daerah masing-masing. Yohana juga menambahkan, program pelatihan akan difokuskan pada buruh migran perempuan yang menjadi pekerja ilegal di luar negeri. Saat ini, kata dia, banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang akan dipulangkan secara paksa oleh negara setempat karena telah melanggar batas waktu izin tinggal (overstayer). "Pemerintah akan mendata yang pulang dan akan memberikan pelatihan kepada mereka," sebut Yohana.

Martabat bangsa
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan segera menyetop pengiriman tenaga kerja pembantu rumah tangga (PRT) ke luar negeri. "Saya memberikan target kepada menteri tenaga kerja untuk membuatkan roadmap yang jelas dan kapan kita setop yang namanya pengiriman PRT. Kita harus punya harga diri dan martabat," kata Jokowi dalam Munas II Partai Hanura, Jumat malam lalu. Saat melakukan kunjungan bilateral beberapa waktu lalu ke Malaysia, Brunei, dan Filipina, Jokowi mendapati fakta bahwa sebanyak 2,3 juta penduduk Indonesia menjadi tenaga kerja dan sebanyak 1,2 juta di antaranya ilegal. Dari jumlah itu, kata dia, banyak sekali yang tersangkut masalah. Karena itu, Kepala Negara berharap bisa segera memasang target waktu untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja PRT. "Di dunia hanya ada tiga negara penyuplai PRT, 2 di Asia dan 1 di Afrika. Yang di Asia salah satunya Indonesia. Ini masalah martabat kita. Waktu kita bilateral dengan Malaysia, saya betul-betul malu," katanya. Berkenaan dengan wacana itu, Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah berpendapat kebijakan itu seharusnya dipikirkan dengan matang, dengan pertimbangan dan penelitian yang mendalam. Dia mencontohkan, PRT asal Indonesia yang bekerja di Hong Kong, mendapatkan hak yang cukup layak.