Mitigasi Kebencanaan Harus Diperkuat Dimulai dari Pemerintah Daerah

KEPALA Pusat Studi Bencana (PSBA) UGM, Dr. Djati Mardiatno menilai selama ini mitigasi bencana pada dasarnya tentu mengalami kemajuan dari pemerintah seperti pemerintah daerah yang mulai memasukkan program risiko bencana.

"Itu sering diwujudkan dalam pengkajian risiko bencana jadi pemerintah memetakan kawasan yang berisiko kemudian menyusun penanggulangan bencana yang nanti jadi dasar bagi rencana kedaruratan dan program pendidikan kebencanaan sosialisasi san sebagainya," kata Djati saat dihubungi, Kamis (16/2).

Namun, lanjut Djati, itu masih belum optimal dan perlu ditingkatkan kembali karena terkadang kendala penganggaran di daerah karena belum semua Pemda memberikan anggaran memadai untuk penanggulangan bencana.

Baca juga: Kemenkominfo Ajak Masyarakat Bergerak Bersama Menjaga Data Pribadi

Banyak daerah yang membagi anggarannya justru pada tanggap darurat tetapi dalam konteks kesiapsiagaan Pemda masih memberikan anggaran terbatas. Kemudian juga terkait kapasitas SDM di pemerintahan daerah tidak banyak.

"SDM terkait manajemen bencana tidak banyak jadi ada terbatas," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Basarnas memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penanganan bencana agar publik memiliki pengetahuan serta kemampuan yang baik dalam proses pertolongan pertama.

Selain itu presiden juga meminta agar Basarnas memiliki peralatan yang canggih untuk penanganan korban bencana.

Tugas utama dari Basarnas merupakan operasi pencarian dan pertolongan. Kedua tugas utama tersebut merupakan bagian kecil dari manajemen bencana, itu dilakukan dalam tanggap darurat.

"Terkait masalah ketersediaan peralatan. Saya kira itu sama terutama di negara berkembang karena sumber daya peralatan itu ada keterbatasan dan bisa memanfaatkan potensi yang ada dan tidak harus dari Basarnas atau BNPB sendiri tetapi dari sektor swasta," jelasnya.

Kerja sama juga bisa dilakukan oleh TNI Polri yang memiliki sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Karena bencana merupakan masalah bersama maka semua pihak wajib berpartisipasi. (H-3)