Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
GUNA menyiapkan generasi calon pemimpin masa depan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Universitas Diponegoro (Undip) menyelenggarakan Dialog Kebangsaan bersama para dosen dan ratusan mahasiswa di Gedung PKM Fakultas Hukum Undip, Semarang, Rabu (15/2).
Dialog yang bertajuk “Peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai Landasan Pembangunan Berpedoman pada Ideologi Pancasila” ini dibuka oleh Wakil Kepala BPIP, Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum.
Dalam sambutannya, Karjono menekankan pentingnya imtak (iman dan takwa) serta iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Menurutnya, imtak dan iptek merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang dinamis dan relevan dari masa ke masa.
“Saat ini, kita tengah membangun SDM (Sumber Daya Manusia) dengan kerja keras, dinamis, terampil untuk membentuk talenta-talenta berkualitas yang berkepribadian. Intinya adalah imtak dan iptek,” tuturnya.
Di samping itu, mantan Staf Ahli Bidang Sosial Menteri Hukum dan HAM ini mengatakan, diperlukan penguatan Pancasila dalam pembangunan imtak dan iptek kepada Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan civitas akademika Undip.
Baca juga: BPIP dan Pemprov Babel Perkuat Gotong Royong Internalisasi Nilai-nilai Pancasila
“Mohon dengan hormat Pak Sekda dan Pak Gubernur, penguatan BRIDa (Badan Riset dan Inovasi Daerah) dan perda mengenai Pancasila perlu diperkuat,” pintanya kepada Sekretaris Daerah Jateng yang turut hadir.
Karjono juga menuturkan, saat ini BPIP telah melahirkan 15 buku bahan ajar yang sudah diserahkan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek). Buku bahan ajar tersebut akan menjadi rujukan dalam pembelajaran mata ajar Pancasila pada setiap jenjang pendidikan, dari PAUD hingga Perguruan Tinggi.
“Tanggal 1 Juni 2022 yang lalu, Mendikbudristek telah mendeklarasikan mata ajar Pancasila wajib diterapkan. Mata ajar ini sudah disiapkan oleh BPIP. Sesuai arahan Presiden RI”, tuturnya dengan optimis.
Karjono juga berpesan kepada para mahasiswa agar selalu mengasah keterampilan softskill maupun akademik guna menyiapkan diri menjadi pribadi berkualitas dan pemimpin masa depan.
“Adik-adik harus bergerak-bergerak-bergerak, berinovasi, dan belajar-belajar-belajar. Tak ketinggalan, harus menjadi orang yang pintar dan benar,” pungkas Karjono.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (Sekda Jateng), Sumarno, S.E., M.M. mengatakan, Pancasila perlu terus dinarasikan agar tetap tertanam di benak sanubari generasi bangsa.
“Kita pahami betul bahwa Ideologi Pancasila itu adalah hal yang baik, jadi momen ini penting untuk terus mengingatkan kita. Ini adalah momen untuk kita mengasah kembali,” ujar Sumarno.
Ia juga berpesan agar para mahasiswa selalu berhati-hati terhadap paham ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila.
“Radikalisme dan terorisme harus kita luruskan lagi. Pemahaman yang masih keliru yang menjadi sasaran adalah adik-adik. Kita sepakat Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang harus kita jaga dan pertahankan,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Undip, Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. mengatakan, ilmu pengetahuan harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila agar dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam meraih tujuan dan cita-cita NKRI.
“Ilmu menjadi bermanfaat, menjadi suatu yg barokah ketika bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. Maka wujud nyata dari menempatkan posisi ilmu pengetahuan adalah sangat strategis bagi pembangungan Indonesia yang berdasarkan Pancasila,” ucapnya.
Ia juga menekankan, menanamkan Pancasila harus dengan merasakan sendiri pengalaman kebenaran Pancasila dalam praktik.
“Sebagai seorang akademisi, kekuatan ilmu pengetahuanlah yang kita yakini menjadi soko guru berdirinya NKRI yang hebat, yang sejahtera rakyatnya, dihormati bangsa-bangsa lain. Maka ilmu pengetahuan inilah yang menjadi tiang kehebatan Bangsa Indonesia,” tuturnya.
Dalam dialog kebangsaan tersebut, hadir pula sebagai pembicara antara lain, Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, M.Hum., Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Dr. Irene Camelyn Sinaga, AP., M.Pd., Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Dr. Mego Pinandito, M.Eng., Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Dr. Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc., Dekan Fakultas Hukum Undip, Prof. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., dan Wakil Kepala LPPM Bidang Pengabdian kepada Masyarakat IPB, Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., M.Si.
Hadir pula Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi BPIP, Sunoto Setyo, S.E.. M.Si. serta para pejabat dan pegawai BPIP lainnya. (RO/OL-09))
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Jika Generasi Z Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai filter etika AI, kita tak hanya selamat dari distopia teknologi, tapi juga membangun Nusantara digital yang berkeadilan.
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperingati Hari Ibu Tahun 2025 melalui kegiatan lokakarya tematik bertema Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya, Menuju Indonesia Emas 2045
Sebanyak 228 kepala keluarga (KK) direlokasi ke kawasan perhutanan sosial dengan total luasan mencapai 635,83 hektare.
Forum ini mempertemukan para tokoh agama, akademisi, perwakilan masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan dari Uni Eropa dan Indonesia.
Generasi muda serta seluruh elemen bangsa untuk tidak mudah terprovokasi maupun dikuasai emosi. Energi bangsa, katanya, harus diarahkan untuk pembangunan, bukan perpecahan.
Indonesia dipandang perlu menyeimbangkan ketahanan domestik dengan diplomasi proaktif.
Isu performing rights bukan sekadar persoalan legal, tetapi juga refleksi dari tantangan budaya, ekonomi, dan teknologi yang harus dijawab bersama termasuk oleh perguruan tinggi.
Kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga pemerintah terkait dan masyarakat sipil sangatlah penting untuk melindungi anak-anak di wilayah kita.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved