Animo Beri Vaksin Anak Tetap Tinggi

DIRJEN Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Muhammad Subuh menekankan peristiwa vaksin palsu merupakan kasus kriminal, bukan sekadar masalah kesehatan. Dari hasil pantauannya, animo masyarakat untuk mengimunisasi anak mereka juga tetap tinggi.

"Pada intinya yang masuk kepada masalah kesehatan, kami clear bahwa 90% imunisasi diberikan di puskesmas dan posyandu. Artinya, kurang lebih hanya 10% yang dilayani di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta termasuk juga klinik. Dari 10% itu tidak semua fasilitas kesehatan menggunakan vaksin palsu, mungkin sekitar 1%-2%," ujar dia saat dihubungi.

Subuh melanjutkan, masyarakat mungkin terganggu dengan berita, tetapi tidak terganggu dengan pemberian pelayanan vaksin.

Ia sudah mengecek ke seluruh dinas kesehatan Indonesia, belum ada penurunan animo masyarakat untuk mengimunisasi anak mereka terutama di puskesmas dan posyandu.

"Itu yang paling utama. Kemudian biarkan polisi masih melakukan investigasi, mungkin pengembangan, penda-laman, dan mencari. Artinya memang perlu waktu. Nanti ada saatnya akan diumumkan pihak kepolisian," tukasnya.

Praduga tidak bersalah
Sampai hari ini, menurut Muhammad Subuh, Kemenkes juga belum menerima nama-nama 12 rumah sakit (RS) swasta yang diduga menggunakan vaksin palsu.

Menurutnya, pihak kepolisian masih mengedepankan asas kehati-hatian dan praduga tak bersalah.

"Saya kira ini kewenangan yang ada di kepolisian. Mereka juga hati-hati karena begitu diumumkan nama-nama klinik atau rumah sakitnya, akan berdampak besar. Mungkin klinik/rumah sakit itu merupakan fasilitas kesehatan yang melayani masyarakat di sekitar sana atau kemudian merupakan tempat dari pelayanan BPJS,’’ ujar Subuh.

"Hal itu akan sangat memengaruhi kinerja klinik dan kepercayaan masyarakat. Saya kira itu kehati-hatian sampai memang terbukti benar bahwa menggunakan vaksin yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada,’’ tandasnya.

Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes Maura Linda Sitanggang mempersilakan Media Indonesia menanyakan kepada pihak kepolisian mengenai alasan belum diumumkannya 12 RS swasta yang terlibat vaksin palsu.

"Silakan ditanya ke polisi. Setahu saya proses penyidikan sedang dilakukan sehingga kami perlu mendukung," ujarnya

Kemenkes, tambah Maura, akan menunggu sampai hasil penyidikan selesai. Yang terpenting, kata dia, vaksin sudah diamankan.

"Masyarakat tidak boleh terhambat dalam pelayanan kesehatan, termasuk imunisasi, dan kami (Kemenkes) juga tidak boleh menghambat proses ­penyidikan polisi jika mau tuntas."

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Bahdar Johan mengatakan pihaknya juga belum bisa memastikan nama rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu.

"Kami baru menemukan 37 RS swasta yang memperoleh vaksin dari sumber tidak resmi. Untuk memastikan palsu, vaksinnya harus diuji. Saya belum di-up date hasil uji karena keburu libur Lebaran. Besok (hari ini) kita bahas dulu hasil ujinya," tukas dia. (H-2)

[email protected]