Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas hari ini menerima dokumen nota kesepahaman (MoU) penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2023 M. Dokumen ini diserahkan oleh Menteri Umrah dan Haji Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah bersamaan dengan digelarnya Pameran Haji di Jeddah, Senin (9/1).
“Kemarin MoU sudah saya tanda tangani bersama dengan Menteri Tawfiq. Hari ini, beliau serahkan dokumen MoU tersebut bersamaan dengan pembukaan Pameran Haji di Jeddah,” ujar Menag.
“MoU ini antara lain mengatur tentang kuota jemaah haji Indonesia tahun ini yang kembali normal, mencapai 221.000,” sambungnya.
Menurut Menag, penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M menjadi momentum pasca dua tahun lebih dilanda pandemi. Sebab, penyelenggaraan haji tahun ini adalah kali pertama kuota negara-negara pengirim jemaah haji kembali normal.
“Indonesia masih mengupayakan agar bisa mendapat tambahan kuota. Misalnya, dengan memanfaatkan kuota negara lain yang tidak terserap maksimal,” tutur Menag.
“Ini kami perjuangkan agar kuota yang tersedia terserap efektif dan antrean jemaah haji Indonesia juga tidak terus bertambah,” lanjutnya.
Menag Yaqut mengapresiasi langkah Menteri Haji Saudi yang tahun ini melibatkan negara-negara pengirim jemaah, termasuk Indonesia, dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Kepastian kuota yang diinformasikan sejak dini akan memudahkan Indonesia dalam melakukan persiapan.
“Tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah akan menindaklanjuti MoU ini dengan mempersiapkan layanan bagi jemaah, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Kami bersama Komisi VIII DPR RI juga akan segera melakukan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH 2023,” tegasnya.
Apresiasi juga disampaikan Menag atas gelaran Pameran Haji. Ajang ini memberi kesempatan kepada para penyelenggara untuk melihat beragama layanan yang disiapkan dan ditawarkan oleh syarikah atau perusahaan yang telah ditunjuk Saudi sebagai penyedia layanan.
“Kami hadir dalam pameran ini untuk melihat langsung layanan yang disiapkan dan ditawarkan oleh syarikah. Kami terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia,” tandasnya. (OL-12)
Laporan masyarakat menyebut setiap jamaah diminta membayar US$4.000–5.000, setara Rp60 juta–75 juta, demi memuluskan keberangkatan di luar mekanisme resmi.
WAKIL Menteri Agama Romo Muhammad Syafii menyatakan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) sudah tidak lagi mengurus haji dan akan lebih fokus pada layanan keagamaan serta pendidikan agama.
Universitas Yarsi siap untuk berkolaborasi memberikan edukasi kesehatan calon jamaah haji jika dilibatkan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
Sejumlah hal krusial seperti akomodasi, transportasi udara, dan pelunasan biaya haji sudah mulai disiapkan sejak Agustus hingga September.
AMPHURI juga mendorong DPR dalam pembahasan RUU perubahan UU tersebut agar memperhatikan keberlangsungan usaha PPIU dan PIHK.
Hal itu terjadi karena pemerintah Indonesia melaporkan adanya kasus Vaksin Derived Polio Virus (VDPV).
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mendorong akselerasi pembangunan Gedung Asrama Haji Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Saat ini gedung itu dalam tahap pembangunan.
FASE pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari daerah kerja (Daker) Madinah berakhir. Hal ini ditandai keberangkatan jemaah kelompok 28 Debarkasi Kertajati.
Aktivitas fisik yang berlebihan seperti tawaf, sa'i, melempar jumrah, dan berjalan jarak jauh menjadi pemicu utama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved