DINAS Pendidikan Jawa Barat terus meningkatkan akses dan mutu pendidikan, khususnya pada jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB). Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengakomodasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) ialah mengembangkan Unit Layanan Disabilitas (ULD).
Di lingkungan Kantor Cabang Dinas (KCD) X Wilayah Jawa Barat, misalnya,
terdapat dua sekolah yang mengembangkan ULD. Satu di antaranya, bahkan
memiliki empat ULD.
"Dalam peningkatan akses pendidikan, dinas pendidikan mendorong
pengembangan ULD," kata Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cadisdik)
Wilayah X Jabar Ambar Triwidodo, Minggu (13/11)
Menurut Ambar, pengembangan ULD tersebut dilakukan untuk menjangkau
calon peserta didik yang mengalami keterbatasan jarak dengan keberadaan
sekolah terdekat serta keterbatasan ekonomi keluarga.
"Di lingkungan KCD X, ada dua Unit Layanan Disabilitas (ULD). Salah
satunya dilaksanakan oleh SLB Negeri Taruna Mandiri, yang berada di Jalan Raya Caracas Mandiracan, Desa sampora, Kecamatan Cilimus, kabupaten Kuningan," kata Ambar Triwidodo.
Menurut Ambar, SLB Taruna Mandiri memiliki 4 ULD. Lokasinya di Gedung
Veteran; Desa Paniis, Kecamatan Pasawahan; Kantor Bakorwil dan Desa Pancalang, Kecamatan Pancalang.
Keempat ULD tersebut mengakomodasi peserta didik yang rumahnya berlokasi di Desa Maracan, Kecamatan Maracan, serta Desa Indrapatra Kecamatan Cigandamekar
Ddia mengatakan, pada April-Mei 2022 lalu, KCD X telah melakukan sosialisasi ULD di empat kecamatan. Dalam sosialisasi, tenaga pendidik melakukan penjaringan ke desa-desa yang ada di Kecamatan Pasawahan, Pancalang, Mandiracan dan Cigandamekar.
Orangtua terbuka
Sementara itu, Kadisdik Jabar Dedi Supandi mengatakan, jumlah PDBK naik
signifikan pada 2022. Namun, kondisi itu bukan berarti jumlah anak-anak penyandang disabilitas di Jabar bertambah.
"Sekarang ini para orangtua lebih terbuka, menyadari bahwa anak
disabilitas itu bukan sebuah aib, sehingga tidak perlu disembunyikan. Karena itu mereka sekarang berani untuk membuka diri dan menyekolahkan anak-anaknya," kata Dedi.
Kenaikan jumlah PDBK tersebut, lanjutnya, tak terakomodasi karena
jumlah SLB di Jabar yang terbatas. Maka, solusinya ialah mengembangkan unit-unit layanan disabilitas.
"Untuk memudahkan, nanti ULD (Unit Layanan Disabilas) ini mendekati
masyarakat. Jadi bisa saja di kantor kepala desa," kata Dedi.
Saat ini, lanjut Dedi, Jabar memiliki 850 sekolah negeri baik itu SMA,
SMK, dan SLB. Sebanyak 48 di antaranya merupakan SLB. Sementara untuk sebaran sekolah swasta di Jabar berjumlah 4.174 sekolah.
"Kalau swasta ada 338 SLB di Jabar ini. Maka dengan jumlah tersebut,
kita dorong pengembangan ULD ini," katanya.
Inovasi pengembangan ULD ini, lanjut Dedi, menangani anak-anak difabel
yang lokasinya berjauhan dengan sekolah, sehingga mereka bisa berkumpul
di tempat terdekat.
Dedi menjelaskan, upaya pengembangan ULD di Jabar ini bagian dari
melaksanakan UU No 8 Tahun 2016, yaitu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
Dalam peraturan itu juga, warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Termasuk warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
"Pendidikan khusus dapat dilaksanakan melalui lembaga pendidikan khusus (SLB) atau inklusif seperti terintegrasi ke dalam lembaga pendidikan reguler. Kalau untuk ULD ini, para guru yang datang mendekati peserta didik," pungkasnya. (N-2)
