Ini Strategi KLHK Dapatkan Dana Pembangunan Berkelanjutan

UNTUK mencapai target Sustainable Developement Goals (SDG's) 2030, Indonesia membutuhkan pendanaan sebesar Rp67 triliun. Pemerintah mengaku tidak dapat memenuhi kebutuhan dana tersebut apabila hanya bersumber dari APBN.

"Angka ini merupakan angka yang jauh dari kemampuan atau ketersediaan dana yang ada. Masih ada selisih pendanaan yang harus kita penuhi hampir Rp14 triliun," kata Direktur Perubahan dan Pengendalian Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dewanthi, Kamis (2/6).

Untuk itu, Laksmi menegaskan bahwa perlu adanya pengembangan pada tata kelola dan administrasi pendanaan yang baik untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan.

"Ini harus kita lakukan. Bukan semata-mata hanya menambah sumber pendanaan tapi kita harus melakukan tata kelola administrasi yang baik agar itu diadakan untuk menjadi insentif," kata Laksmi.

Insentif itu, kata dia, untuk mendorong semua pemangku kepentingan untuk mengubah perilaku supaya mereka meletakan pilihan pada sesuatu yang pro terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya insentif itu, kata dia, diharapkan dapat menciptakan pasar yang mampu mengubah pola produksi dan konsumsi masyarakat ke hal-hal yang berdampak baik pada lingkungan.

"Upaya ini tentu harus ditopang oleh tata kelola yang baik," imbuh Laksmi.

Selain pengembangan tata kelola, Laksmi menyatakan pemerintah pun telah memiliki sejumlah strategi. Salah satunya yakni penguatan kebijakan fiskal dan mendorong instrumen pembiayaan inovatif.

"Pemerintah sudah mengembangkan berbagai macam pembiayaan inovatif seperti green sukuk, SDG one dan membentuk BPDLH. Kita juga meningkatkan investasi swasta dan meningkatkan kemampuan agar lebih banyak mengakses pendanaan di tingkat global," beber dia.

Ia berharap, dengan kolaborasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, LSM dan masyarakat, strategi pendanaan untuk pembangunan berkelanjutan dapat terpenuhi dan berjalan baik.

"Pendanaan, teknologi, sumber daya manusia, ini memang harus terus dimobiliasi agar kita bisa memastikan target dari berbagai konvensi bisa tercapai," pungkas dia. (H-2)