KEWASPADAAN para pemangku kepentingan dan masyarakat terkait kesehatan masyarakat pascalebaran harus terus ditingkatkan menghadapi potensi merebaknya sejumlah penyakit. Masyarakat harus mampu memahami dan mematuhi kebijakan perpanjangan masa PPKM yang diberlakukan.
"Peningkatan kewaspadaan pemerintah dalam menangani pandemi covid-19 harus dipahami bersama mengingat potensi munculnya kasus sejumlah penyakit membutuhkan penanganan yang lebih fokus," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/5).
Usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, Senin (9/5), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) se-Indonesia hingga waktu yang belum ditentukan. Pemerintah, tegas Luhut, akan terus memantau secara berkala perkembangan kasus covid-19 di Tanah Air.
Hasil pemantauan akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan ke depan. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan perpanjangan PPKM Jawa-Bali pada 10-23 Mei 2022 atau selama dua pekan mendatang.
Kebijakan pemerintah itu, menurut Lestari, harus dipahami sebagai bentuk kewaspadaan dalam upaya pengendalian penyebaran covid-19 di Tanah Air. Apalagi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, saat ini juga merebak kasus hepatitis akut yang mayoritas menyerang anak-anak.
Di sisi lain, jelasnya, sejumlah kasus mendasar seperti stunting dan kekurangan gizi pada anak dan balita masih menjadi persoalan di negeri ini. Fokus dalam menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kementerian dan lembaga, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus menjadi perhatian serius dari setiap menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju, termasuk di sektor kesehatan.
Pada Agustus tahun lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pihaknya akan menggencarkan enam transformasi sektor kesehatan pada 2022 sebagai tindak lanjut dari penanganan covid-19. Transformasi pertama dilakukan pada layanan primer yakni pencegahan penyakit. Transformasi kedua berada di sektor layanan sekunder pada tingkatan rumah sakit dan fasilitas kesehatan.
Baca juga: Lestari Moerdijat Dukung Aksi Berenang 90 Km Peduli Lingkungan
Transformasi ketiga berkaitan dengan penguatan industri kesehatan untuk mengantisipasi potensi pandemi di masa datang. Sementara transformasi keempat berkaitan dengan pembiayaan kesehatan.
Transformasi kelima juga dilakukan pada sektor sumber daya manusia (SDM) untuk memastikan SDM kesehatan mencukupi untuk perkembangan kondisi ke depan. Sedangkan transformasi keenam berkaitan dengan teknologi kesehatan agar di masa depan Indonesia dapat memanfaatkan perkembangan teknologi di sektor kesehatan. Menurut Rerie, penuntasan pekerjaan rumah di sektor kesehatan merupakan salah satu kunci agar sejumlah program pembangunan yang direncanakan pemerintah bisa direalisasikan sesuai rencana. (OL-14)
