Peran Organisasi Sipil Indonesia Dinantikan dalam Ajang Stockholm +50

ORGANISASI masyarakat sipil (OMS) diharapkan menjadi aktor utama dalam memantau dampak kebijakan perlindungan lingkungan hidup terutama terkait isu perubahan iklim. Demikian salah satu rangkuman dari webinar nasional bertajuk Inclusive environmental policies: Stockholm+50, belum lama ini. Webinar digelar Badan PBB untuk Pembangunan (UNDP), Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI), dan Kedutaan Besar Swedia di Jakarta.

"Kami mengundang organisasi masyarakat sipil karena kami sangat yakin bahwa masyarakat sipil memainkan peran penting di area yang juga penting, dalam hal ini lingkungan hidup dan pembangunan ekonomi," ujar Deputy Resident Representative UNDP Indonesia Nika Saeedi dalam keterangan resmi, Jumat (1/4). Webinar ini sekaligus menjadi agenda kedua dalam menyambut perhelatan Stockholm +50 yang akan berlangsung di Swedia pada 2-3 Juni 2022. Ajang Stockholm +50 juga akan bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Dunia. 

Pernyataan Nika turut didukung oleh Deputy Head of Mission Kedubes Swedia untuk Indonesia Gustav Dahlin dalam pidatonya saat webinar itu. Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dalam penanganan masalah-masalah lingkungan hidup di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. "Kita memerlukan kolaborasi nyata baik dari negara, para pelaku bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil," imbuhnya.

Plt Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemenlu RI Ibnu Wahyutomo turut mengapresiasi UNDP dan pemerintah Swedia untuk penyelenggaraan acara webinar yang berlangsung kedua kali tersebut. "Pemerintah, OMS, tenaga pendidik, swasta, kalangan industri memiliki kepentingan masing-masing. Namun ada satu hal yang menyatukan kita semua, yaitu bumi yang menjadi tempat kita berpijak sekarang. Untuk itu mari kita manfaatkan Stockholm +50 untuk menyatukan visi dan memperkuat kolaborasi," ujarnya.

Di hadapan sekitar 150 peserta, Co-Founder Biorock Indonesia Tasya Karissa menyinggung berbagai persoalan mengenai manfaat yang dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat terpinggirkan atau rentan terkait inisiatif dan kebijakan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai lingkungan hidup yang sehat demi terciptanya kemakmuran bersama. "Kita semua memiliki benang merah yang sama, yaitu prosperity for all no one left behind, tetapi apakah benar kita dapat mewujudkan hal tersebut?" ucapnya. 

Ia pun mengatakan bahwa ada hal-hal yang dapat OMS dan masyarakat lakukan untuk berkontribusi mewujudkan hal tersebut. "Kita dapat memfasilitasi kelompok rentan dan marjinal untuk memperoleh legalitas sehingga dapat memperoleh bantuan, mengajak masyarakat untuk membuat usaha lestari ikut memonitor kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya," imbuhnya.

Direktur Eksekutif CORE (Center of Revolutions Economy) Indonesia Mohammad Faisal mengulas terkait berbagai upaya yang dapat dilakukan bersama, mulai dari masyarakat, organisasi, korporasi, hingga pemerintah untuk mewujudkan pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif pascapandemi covid-19. "Kita harus mengubah paradigma pembangunan ekonomi dari hanya yang semata-mata melihat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi kita juga harus melihat kualitasnya: bagaimana sustainability-nya bagaimana inclusiveness-nya," ucapnya.

Baca juga: Hilangnya Keanekaragaman Hayati Ancam Stabilitas Ekonomi dan Sosial

Sedangkan aktivis lingkungan sekaligus penyelam bawah laut dari Divers Clean Action Indonesia, Swietenia Puspa Lestari, berbicara mengenai pandangannya terkait upaya percepatan implementasi pembangunan berkelanjutan dalam konteks Decade of Actions. Swietenia juga memberikan perspektif sebagai anak muda dan cara anak muda dapat berperan terhadap persoalan lingkungan dan pembangunan. "Indonesia secara spesifik telah melakukan banyak sekali memiliki kegiatan dengan tema lingkungan yang terinspirasi dari Stockholm 50 tahun yang lalu, tetapi masih banyak isu-isu bottleneck yang menghambat," tambahnya. (OL-14)