Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA berkomitmen mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat. Untuk itu seluruh pemangku kepentingan harus berusaha keras memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT). Komitmen terlihat dengan target mengurangi emisi karbon sebesar 29% di 2030 dengan usahanya sendiri, dan 41% bantuan internasional.
Executive Director Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengungkapkan dengan demikian, transisi energi berbasis fosil menjadi mutlak dilakukan agar ambisi net zero emission (nol emisi karbon) mampu menjadi keniscayaan dengan estimasi terwujud pada 2050.
IESR sendiri merupakan lembaga think tank, yang secara aktif melakukan advokasi dan kampanye untuk menjamin tercapainya pemenuhan kebutuhan energi masyarakat, keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta memiliki tujuan keberlanjutan ekologi.
Menurut Fabby, Langkah yang kerap disebut dekarbonisasi itu, mesti selaras dengan target Persetujuan Paris yaitu membatasi kenaikan suhu bumi 1,5 derajat Celcius. Lantaran, jika tidak ada upaya dekarbonisasi yang terencana maka diproyeksikan sektor energi akan menjadi penghasil emisi terbesar di Indonesia pada tahun 2030 dan mempersulit pencapaian target Persetujuan Paris.
"Dekarbonisasi sektor energi akan menciptakan jutaan pekerja hijau baru, dan meningkatkan efisiensi energi," jelas Fabby, pada Forum Berkelanjutan dengan tema 'Dekarbonisasi untuk Masa Depan Berkelanjutan yang digelar PT Vale Indonesia di Makassar.
Sehingga memang, kata Fabby, harus ada upaya akseleratif transisi ke energi bersih, dekarbonisasi. "Untuk jangka panjang, ini memberikan efek berganda terhadap competitiveness perekenomian kita jadi lebih optimal," katanya.
Dan memang di Sulawesi Selatan sebut Fabby, sudah berada pada tatanan transisi energi dengan bauran EBT yang cukup signifikan. Itu seiring dengan pembangunan pembangkit-pembangkit berbasis EBT seperti tenaga bayu (angin), air hingga surya, di mana bauran energi bersih sudah berada pada level sekitar 30% dari daya terpasang di Sulsel.
Sementara, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdana mengemukakan pemerintah telah menyusun peta jalan transisi energi menuju karbon netral yang diproyeksikan mencapai titik optimal pada 2060.
"Kita memang targetkan dekarbonisasi energi menuju Net Zero Emission 2060 atau bahkan lebih cepat tercapai. Bauran EBT sudah secara penuh pada saat itu tercapai. Penurunan emisi 1.562 juta ton CO2," ungkap Dadan.
Fabby menambahkan, di Indonesia, beberapa perusahaan tambang sudah atau sedang merencanakan penggunaan energi terbarukan untuk mensubstitusi pembangkit fosil. Dan itu itu terlihat juga di PT Vale Indonesia, mulai relatif agresif menerapkan langkah dekarbonisasi pada proses produksi.
"Ini saya rasa sudah sangat bagu, PT Vale sendiri sudah memiliki peta jalan dekarbonisasi 33% untuk 2030 dan menargetkan sudah net zero di 2050. Tetapi untuk tahapan ke 2050, tentu masih perlu ada assesment lebih lanjut," tambah Fabby.
Presiden Direktur PT Vale Indonesia Febriany Eddy pun membenarkan dan menjelaskan, jika perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan itu, memang telah membangun peta jalan guna menurunkan emisi karbon untuk scope 1 dan 2 sampai 1/3 di tahun 2030 dan net zero tahun 2050.
"Bahkan untuk rencana smelter baru di Sulawesi Tengah, kami bersama dengan partner dari Tiongkok telah berkomitmen menggunakan LNG bukan batubara untuk pembangkit listrik di sana. Dan itu butuh hingga sembilan bulan negoisasi dengan partner hanya persoalan beralih ke LNG," jelas Febriany.
"Awalnya bagi mereka tidak masuk diakal, pindah ke LNG akan mengurangi NPV (Net Present Value) project kami sebesar $200 juta, padahal secara regulasi tidak ada yg mengharuskan PT Vale saat ini untuk beralih, kenapa harus memilih jalan yang lebih susah dan mahal. Jawaban kami, hal ini adalah pilihan bukan paksaan," sambung Febriany.
Baginya, ukuran keberhasilan suatu organisasi tidak hanya pada keberhasilan finansial tetapi juga pada faktor lain. Untuk itu, perseroan mengadopsi 3P, yakni people, profit dan planet. Karena ternyata, konversi energi ke LNG berkontribusi mengurangi emisi sekitar 28%.
"Kenapa kita harus menunggu peraturan memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang benar. Untuk itu partner PT Vale juga diharapkan mengedepankan nilai yg sama. Akhirnya lewat negosiasi yang cukup panjang, mereka bersedia," pungkas Febriany. (OL-13)
Baca Juga: Kabaintelkam Pantau Vaksinasi Serentak di Indonesia dari Ciamis
Inisiatif ini merupakan langkah konkret menuju pengurangan signifikan jejak karbon yang dapat diadopsi oleh Bandara Soekarno-Hatta maupun bandara lainnya di seluruh Indonesia
Dokumen rencana operasional tersebut akan menjadi pijakan dan peta jalan untuk mencapai target zero waste pada 2040
Dengan tema “Energizing Your Move”, Pertamina menargetkan 16.500 peserta, untuk dapat membiasakan gaya hidup ramah lingkungan melalui berbagai kegiatan.
Pelita Air menjadi maskapai pertama Indonesia yang menjadi bagian dalam ekosistem bursa karbon di Pertamina Group dengan berpartisipasi dalam pembelian transaksi perdana karbon trading.
Dalam kerja sama ini, GeoDipa dan Toyo akan melakukan kajian bersama terkait peluang pemanfaatan panas bumi skala penuh (Join Study on The Full-Scale Geothermal Utilization).
Pindah ke kantor baru yang ramah lingkungan adalah bagian dari komitmen AstraZeneca untuk mendukung transisi menuju sektor kesehatan yang berkelanjutan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan dr. Piprim Basarah Yanuarso diberhentikan dari PNS karena pelanggaran disiplin.
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Pengamat militer Khairul Fahmi menilai kehadiran Indonesia di Board of Peace dan rencana 8.000 TNI ke Gaza krusial cegah dominasi politik Israel.
Indonesia dan Pakistan memperkuat komitmen kemitraan kedua negara di sektor pertahanan, investasi, hingga dukungan terhadap forum kerja sama negara berkembang atau Developing Eight
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta menyoroti merosotnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025 menjadi alarm keras bagi sistem pencegahan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved