Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
PENGURUS Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Asnifriyanti Damanik berharap hari perempuan internasional menjadi peringatan pemerintah agar lebih serius mewujudkan kesetaraan gender.
"Diharapkan pemerintah lebih serius dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam semua lini kehidupan di Indonesia mulai dari menciptakan aturan seperti UU, PP, Keppres, Perda yang non diskriminasi dalam rumusan maupun praktiknya," kata Asni saat dihubungi, Rabu (9/3).
Baca juga: 2.614 Pasien Covid-19 Dirawat di Wisma Atlet Kemayoran
Selain itu, pemerintah juga diharapkan memanfaatkan kewenangannya untuk menghapus segala bentuk diskriminasi berbasis gender termasuk praktik dan budaya yang bias gender; menghapus segala bentuk kekerasan berbasis gender.
Oleh karena itu, masih banyak PR yang diemban pemerintah, stakeholder, hingga masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan gender. Permasalahan hingga saat ini pun masih banyak terjadi seperti kekerasan, dan regulasi yang belum komperhensif.
"Kekerasan berbasis gender masih banyak terjadi. Bagaimana negara benar-benar menghapus kekerasan berbasis gender dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dari ancaman kekerasan berbasis gender," ujarnya.
"Pemerintah termasuk legislatif, harus benar-benar serius untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari kekerasan berbasis gender, tidak hanya dalam bentuk peraturan tapi sampai memantau implementasi dari aturan-aturan tersebut," pungkasnya. (OL-6)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved