Kartu Bansos Mesti Terintegrasi

MENTERI Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meminta semua layanan kartu bantuan sosial (bansos) sudah terintegrasi satu sama lain dan terkoneksi dengan fasilitas perbankan pada Januari 2017.

"Ke depan harus kita lakukan dengan integrasi kartu bantuan sosial. Nantinya jangan karena kebanyakan kartu, (penerima manfaat) malah tidak ada yang bawa kartu karena repot harus bawa kartu yang berbeda-beda," kata Puan saat penandatanganan nota kesepahaman elektronifikasi bantuan sosial dengan Bank Indonesia (BI) di Jakarta, kemarin.

Puan menginginkan mulai 2017 cukup satu kartu bantuan sosial untuk melayani berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), dan Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang di-salurkan pemerintah.

Kementerian Sosial, menurut Puan, telah mampu menjangkau 15,5 juta keluarga penerima pada 2015 dan untuk PSKS diharapkan pada 2016 ini mampu menjangkau 18,3 juta keluarga.

Dengan begitu, ujar Puan, masyarakat penerima bantuan sosial tidak perlu direpotkan untuk membawa banyak kartu ketika ingin menagih haknya dari negara.

Selain itu, untuk mengatasi mahalnya biaya distribusi dan layanan kartu, Puan meminta kementerian di bawah koordinasinya, yaitu Kemenag, Kemendikbud, Kemensos, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk berkoordinasi dengan BI dan perbankan agar layanan kartu bantuan sosial dapat diakses melalui anjungan tunai mandiri dan agen layanan keuangan digital.

Pencetakan kartu sesuai dengan Permen Keuangan memungkinkan penyaluran lewat bank menggunakan Katalog-E dari tiga bank, yaitu BNI, BRI, dan Mandiri.

Menurut Gubernur BI Agus Martowardojo, program bansos sejatinya ditujukan untuk membantu masyarakat lapis terbawah.

"Upaya pemerintah untuk menyalurkan program bantuan dan subsidi merupakan inisiatif yang tepat untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat di lapis terbawah," tukas Agus.

Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat menambahkan PKH melalui layanan keuangan digital tahun ini diharapkan bisa dimulai pada Juni dan akan disalurkan bagi 612.816 keluarga miskin di 18 provinsi 74 kabupaten kota dan 688 kecamatan.

"Ini merupakan bagian dari proses transformasi budaya. Uang bantuan sosial tidak harus langsung dimanfaatkan, tapi bisa digunakan bertahap karena layanan keuangan digital memungkinkan mereka punya tabungan," ujar Harry. (Fat/Try/H-1)