KK Bisa Turunkan Dampak Karhutla

KESIAGAAN Klaster Kesehatan (KK) dalam menghadapi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diharapkan bisa mengurangi 30% dampak bencana pada 2019. Pasalnya, 99% karhutla akibat manusia.

"Pendekatan klaster kesehatan itu mengacu pada kejadian-kejadian bencana secara internasional yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha," kata Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto, saat membuka acara pertemuan kordinasi klaster kesehatan, di Palembang, Sumatra Selatan, kemarin.

Kegiatan yang berlangsung 24-27 Mei itu diikuti 95 peserta dari dinas kesehatan kabupaten/kota di Sumatra Selatan, Jambi, Bengkulu, Riau, Ikatan Dokter Indonesia, Pusat Kesehatan TNI-AL, TNI-AD, dan Polri, serta LSM.

Hadir sebagai narasumber dari Kementerian Sosial, Media Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, BPBD Sumatra Selatan, ahli kesehatan paru, dan lain sebagainya.

"Paradigma pengurangan risiko bencana (PRB) kita juga belum kuat. Apalagi, harmonisasi antara pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat belum optimal," tambah Yurianto lagi.

Untuk itulah dalam sasaran strategis pembangunan nasional, katanya, pendekatan KK diharapkan bisa mengurangi angka kejadian bencana dari tinggi ke sedang.

Pendekatan KK bila dibandingkan dengan tanggap darurat, jelasnya lagi, lebih terkoordinasi dengan komando sekretaris daerah di tingkat daerah dan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat nasional.

Di KK ada pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan, pelayanan gizi, pelayanan kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa, dan pelayanan obat publik.

Sementara itu, sebanyak 17 perusahaan yang lahannya terbakar pada 2015 dibebaskan dari sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah dan pembekuan izin.

Pembebasan tersebut karena mereka sudah dinyatakan layak mengantisipasi kebakaran, penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

"Mereka sudah kita nyatakan layak karena permintaan kami terhadap penyediaan alat sudah dipenuhi," ucap Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Rasio Ridho Sani, di Jakarta, kemarin.

Temukan titik panas

Dalam dua hari terakhir, ditemukan sembilan titik panas di Kalimantan Tengah dan delapan di Jambi.

BMKG Bandara Asan Sampit menemukan empat titik panas di Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas (2), Kota Palangkaraya (2), dan satu titik di Kotawaringin Barat.

Menurut Kepala BMKG Bandara Asan Sampit Kalteng Yulida Warni, kemarin, diduga warga di Kabupaten Katingan memang membakar lahan.

Di Jambi, BMKG Sultan Thaha menemukan empat titik panas yang tersebar di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Merangin. (Ric/SS/SL/DW/RK/H-2)