ILUNI: Pemindahan IKN Harus Berkelanjutan

KETUA Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia Andre Rahadian mengingatkan agar proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur harus berkelanjutan hingga pemerintahan berikutnya.

“Jangan sampai ini jadi proyek yang tidak bisa diteruskan apalagi ini di akhir pemerintahan. Kita harapkan keberlanjutan proyek IKN. Persiapan di awal sudah matang,” ujar Andre dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (20/2).

Baca juga: Airlangga Pertimbangkan Pemberian Insentif untuk Produk Terkait Seni Wayang

Andre menegaskan komitmen ILUNI UI untuk mengawal proses pemindahan IKN agar berjalan sesuai koridor perundangan dan tujuan pembangunan bangsa. ILUNI UI juga siap memberikan masukan, salah satunya melalui policy paper rekomendasi dari diskusi dari para pakar.

Ketua Policy Center ILUNI UI, M Jibriel Avessina, menambahkan ada kepedulian atas proses kehadiran ibu kota baru. Proses pengesahan undang-undang IKN dinilai begitu cepat.

Selain itu, partisipasi dari masyarakat tergolong minim, serta ada polemik atas regulasi. Dia meminta dari segi teknis semuanya perlu dicermati dan dikawal secara seksama.

Namun, Jibriel mengapresiasi semangat pemindahan ibu kota sebagai wujud pola pembangunan Indonesia sentris yang perlu didukung dengan optimal.

“Pembangunan ibu kota baru bukan sekadar hanya urusan teknis saja, tetapi juga upaya menjaga ikatan kohesi kebangsaan kita ke depan,” ujar Jibriel.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2014-2015 sekaligus Pendiri Tim Visi Indonesia 2033, Andrinof Achir Chaniago, meyakinkan ide pemindahan ibu kota secara kebijakan sudah dijalankan dengan benar.

“Kalau mau menggugat sebuah ide besar, silakan kumpulkan catatan kritis, akumulasikan, lalu bandingkan dengan alasan-alasan positif untuk mengusulkan ide ini. Jangan hanya alasan-alasan teknis, spekulasi, lalu rekomendasinya tolak IKN,” kata Andrinof.

Andrinof juga menekankan, Jakarta dan sekitarnya masih menjadi magnet urbanisasi. Data kependudukan pergerakan urbanisasi menunjukkan angka pertumbuhan penduduk Jabodetabek mencapai 4,5 persen per tahun. Berbagai ilmu dinilai sudah tak mempan lagi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Jakarta seperti banjir atau masalah kebutuhan dasar penduduk lainnya.

“Salah satu jawaban untuk membenahi Jakarta adalah kurangi bebannya. Maka Jakarta akan lebih mudah ditata jadi kota berkualitas. Jabodetabek lebih mudah ditata menjadi kawasan mega urban berkualitas dan pulau Jawa lebih mudah ditata kalau mengubah pola migrasi penduduk,” kata Andrinof.

Lebih lanjut, Andrinof menegaskan, rencana IKN merupakan gerakan utama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Jawa. Lokasi IKN berada di tengah Indonesia dan di lahan tidak produktif yang sebagian besar sudah dikuasai negara. Hal ini menyebabkan perencanaan lebih mudah karena dibangun di lahan jarang penduduk.

“Efek pemerataan, keadilan, juga fungsi untuk menarik kota-kota satelit dan rencana kawasan industri yang sudah lama tapi mandek, mungkin akan tumbuh,” jelas Andrinof lagi. (Ant/OL-6)