Berita itu tidak berada di ruang hampa, ada banyak hal yang melingkupi. Presidensi G20 Indonesia pada dasarnya cerita, oleh karena itu butuh narasi besar untuk membuatnya menjadi satu rangkaian.
“Pilih angle yang menyentuh hati, membangkitkan proud dan sentimen positif,” kata Raja Suhud, redaktur ekonomi Media Indonesia yang membawakan materi tentang G20: Kebutuhan Media Terkait Data & Informasi, di sesi ketiga kegiatan bimbingan teknis (bimtek) penulisan siaran pers kerja sama Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dengan Media Indonesia Group, di Depok, Jawa Barat, Kamis (27/1).
Ajang yang berlangsung 27 – 29 Januari 2022 ini diikuti 24 aparatur sipil negara (ASN) yang membidangi kehumasan di kementerian atau lembaga (K/L). Kegiatan bimtek ini dibuka Staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika, Philip Gobang dan Direktur Informasi dan Komunikasi Publik, Nursodik Gunarjo.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyukseskan pelaksanaan komunikasi publik dan memperkuat integrated government communication lintas kementerian/lembaga khususnya dalam melakukan diseminasi informasi penyelenggaraan Presidensi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Indonesia 2022.
Lebih lanjut Raja Suhud mengingatkan beberapa Isu yang perlu diwaspadai dalam G-20, yaitu pro kontra pelaksanaan KTT ini di bawah presidensi Indonesia. Menurutnya, pihak yang kontra bisa berasal dari kalangan NGO atau LSM serta tokoh atau figur yang berseberangan dengan pemerintah.
Isu yang dimainkan adalah pelaksanaan Presidensi G-20 cuma buang-buang duit, melemahkan posisi tawar Indonesia dan membiarkan agenda asing masuk ke Indonesia. Gesekan kepentingan antarnegara G-20 berpotensi melemahkan rancangan komunike bersama yang tengah disusun.
Kominfo perlu memantau arus informasi yang beredar terkait dengan pelaksanaan Indonesia Presidensi G-20. Juga Menyajikan informasi yang proaktif ketimbang reaktif terkait pelaksanaan G20 dan Presidensi Indonesia. “Serta perlu mendorong terciptanya diskusi publik terkait event G-20 sehingga pelaksanaan Indonesia Presidensi dapat diketahui publik hingga level mikro,” tukas Raja.
Raja juga mengingatkan bahwa momentum G-20 ini adalah kesempatan belajar bersama dalam mengelola isu-isu publik, sehingga ke depan sudah ada SOP. “Sudah ada formula ketika menghadapi momentum yang lebih besar lagi, sehingga bisa memberi manfaat menggerakan partisipasi publik,” tegasnya.
Kalimat efektif
Sementara itu, pada sesi sebelumnya Redaktur Opini Media Indonesia Eko Suprihatno, mengatakan perlu menata kalimat yang efektif dalam membuat press release. Kalimat-kalimat press release harus tersusun sesuai kaidah penulisan yang berlaku dan memperhatikan tanda baca, pemilihan kata yang tepat, tidak berbelit-belit dan tidak bias.
“Kalimat efektif itu hendaknya menggunakan diksi atau pemilihan kata yang tepat dan menghilangkan kata-kata mubazir,” kata Eko yang tampil membahas dua hal sekaligus, yaitu Menata siaran pers yang efektif dan Menawarkan gagasan ke masyarakat (menulis opini).
Pembicara kedua, Donny Tjiptonugroho, Redaktur Bahasa Media Indonesia membawakan materi tentang Tepat Berbahasa. Topik ini membahas tentang berbahasa yang efektif dan efisian dalam tulisan jurnalisme.
Sedangkan dalam sambutannya, Philip Gobang menegaskan, kementerian dan lembaga harus mampu menyusun siaran pers yang memiliki kelengkapan kaidah jurnalistik. “Bebarapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam membuat siaran pers adalah soal kecepatan, ketepatan atau akurasi serta check and recheck,“ ujarnya.
Menurut Philip, hal tersebut perlu diperhatikan oleh humas kementerian/lembaga. Dengan begitu, media bisa menjadikan siaran pers sebagai pedoman agar publik dapat memahami kebijakan pemerintah. Lebih lanjut dikatakan, tugas humas pemerintah tidak lepas dari kaidah jurnalistik. Kendati, sebagian besar peserta sudah memahami dan berpengalaman menyusun siaran pers. Tidak ada salahnya, mereka mengikuti kembali pelatihan seperti ini.
