Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan negara melindungi ormas keagamaan karena Indonesia merupakan negara yang agamis dan demokratis.
Mahfud MD saat memberi sambutan pada Pembukaan Muktamar IV Wahdah Islamiyah secara virtual di Jakarta, Minggu (19/12) menerangkan negara tidak pernah melarang pembentukan dan aktivitas organisasi keagamaan.
"Di Indonesia sangat banyak ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, Wahdah Islamiyah, Nahdlatul Wathon, Alwashliyah, Persis, Al-Irsyad dan sebagainya. Di sini banyak sekolah Islam dan majelis taklim yang setiap hari menyelenggarakan pendidikan dan pengajian dimana-mana. Tidak ada yang dilarang," sebut Mahfud.
Ia menyampaikan organisasi keagamaan di Indonesia cenderung bebas menggelar berbagai kegiatan misalnya pertemuan dan pengajian. Jika dibandingkan dengan situasi di Arab Saudi, situasinya tidak sebebas di Indonesia, sebut Mahfud.
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga membantah adanya kriminalisasi ulama di Indonesia. Ia menyampaikan ulama yang kena kasus hukum karena mereka memang diyakini melakukan tindak pidana.
"Ada puluhan ribu ulama di Indonesia, coba hitung dengan jari siapa yang dikriminalisasi selain yang memang terbukti melakukan tindak kriminil," kata Mahfud.
Mahfud berpesan kepada seluruh anggota Wahdah Islamiyah untuk selalu menjaga keutuhan Pancasila dan persatuan NKRI. Ia menerangkan berdirinya NKRI yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan luhur bangsa untuk hidup bersama-sama.
Wahdah Islamiyah merupakan organisasi Islam yang semula bernama Yayasan Fathul Muin. Organisasi itu, yang berdiri sejak 1988, berpusat di Makassar. Organisasi itu saat ini bergerak di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemanusiaan. (Ant/OL-15)
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved