Pemerintah Harus Sigap Hadapi Bencana Alam

KETUA DPR Puan Maharani meminta pemerintah untuk siaga dan sigap melakukan tanggap darurat menyusul banyaknya bencana alam yang terjadi belakangan ini. Pernyataan ini juga disampaikan Puan saat mengetahui gempa bumi magnitudo 7,4 di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang juga turut dirasakan hingga daerah lain seperti Sulawesi dan Maluku.

“Simpati yang mendalam saya sampaikan kepada masyarakat yang terdampak gempa di NTT hari ini. Saya meminta pemerintah segera mengerahkan aset nasional dan daerah serta kementerian / lembaga terkait untuk melaksanakan upaya penyelamatan dan tanggap darurat,” kata Puan, Selasa (14/12). 

Baca juga: Cerita Karantina WNI dari Luar Negeri, Ditawarkan Penginapan dengan Harga Fantastis Hingga Bermalam di Bus

Pemerintah harus bisa memastikan keselamatan masyarakat dari dampak akibat gempa seperti gempa yang terjadi pagi tadi di NTT yang dibarengi dengan peringatan dini terjadinya tsunami. 

“Keselamatan rakyat harus berada di atas segalanya" 

Puan mengingatkan perlunya penanganan khusus bagi balita, anak-anak dan masyarakat berkebutuhan khusus. Pengerahan tenaga medis untuk memberikan pertolongan kepada korban pun harus menjadi perhatian.

“Masyarakat tidak perlu panik, namun harus tetap waspada terhadap ancaman tsunami dan gempa susulan. Ikuti imbauan dari petugas dan cari tempat perlindungan yang aman untuk memastikan agar diri dan keluarganya dalam kondisi aman,” ungkapnya. 

Selain itu Puan meminta pemerintah bersama instansi lainnya merencanakan dengan saksama penanganan terhadap risiko terjadinya bencana. Banyaknya bencana alam di Indonesia mengharuskan semua pihak bekerja sama agar bisa meminimalisir timbulnya korban, kerugiaan dan kerusakaan. 

“Kita ketahui banyak gempa terjadi di sejumlah daerah seperti di Jawa Timur, Jawa Barat dan Maluku baru-baru ini. Kemudian bencana erupsi Gunung Semeru dan kini Gunung Merapi semakin aktif, serta meningkatnya status Gunung Awu di Sangihe. Belum lagi bencana banjir dan longsor di beberapa wilayah,” paparnya.

BMKG pun mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem berupa hujan disertai kilat dan angin di sejumlah daerah. Pemerintah daerah (Pemda), BPBD, dan Basarnas daerah diingatkan untuk selalu dalam status siaga bencana. Sementara itu yang juga harus dipastikan alat deteksi bencana bekerja dengan baik dan optimal. Jangan sampai ada alat deteksi yang rusak akibat dimakan usia dan cuaca.

“DPR mendorong Pemda bersama jajaran BPBD, Basarnas, TNI/Polri untuk bekerja cepat dan meningkatkan koordinasi dalam melakukan tanggap darurat secara sigap. Tiap daerah harus selalu siaga. Cek selalu kesiapsiagaan dalam penanganan tanggap darurat,” tegas Puan.

Puan juga meminta pemerintah meninjau ketersediaan cadangan APBN untuk bencana di berbagai daerah yang rawan. Dengan begitu penggunaan uang negara dapat lebih efisien.

“Diperlukan mitigasi bencana di setiap Kabupaten/Kota untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan, khususnya terhadap warga,” tambah Puan.

Selain itu, mitigasi bencana juga dinilai dapat menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan. Puan pun mengingatkan pentingnya sosialisasi serta edukasi kebencanaan bagi masyarakat.

“Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana dapat mengurangi dampak atau risiko yang akan ditimbulkan sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman,” tukasnya. (OL-6)