Upaya Pelaksanaan Booster Perlu Pertimbangkan Kesetaraan Dunia

VAKSIN booster atau disebut vaksin ketiga covid-19 dianggap penting untuk meningkatkan antibodi secara penuh agar terhindar dari virus Corona. Namun, praktiknya di lapangan masih menimbulkan pro dan kontra.

Oleh karena itu, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa booster covid-19 bagi masyarakat umum di Indonesia perlu mempertimbangkan kesetaraan vaksinasi di dunia.

Baca juga: Ada Lonjakan Kasus, Presiden Instruksikan Penanganan Khusus Covid-19 di 5 Provinsi ini 

"Kami sudah bicara dengan 'Indonesia Technical Advisory Group on Immunization' (ITAGI) melihat perbandingan dengan negara-negara lain. Ini sensitif, karena di dunia orang bilang masih banyak orang Afrika yang belum dapat, kenapa negara maju dikasih booster," kata Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX Senin (8/11).

Apalagi isu ketidakadilan vaksinasi covid-19 di dunia sangat tinggi. Bahkan terdapat sejumlah negara yang belum mendapatkan suntikan vaksin dosis pertama. Tentunya kondisi ini peu pertimbangan dinamika dunia.

"Kesepakatan vaksinasi booster adalah 50% populasi penduduk di suatu negara harus sudah menerima suntikan dosis kedua atau vaksin lengkap," ujarnya. 

Sementara di Indonesia, diperkirakan 50% vaksinasi dosis lengkap terealisasi pada Desember 2021 mendatang. Sehingga saat itu menjadi waktu tepat bagi Indonesia menggulirkan vaksinasi booster kepada masyarakat umum.

"Kami memperkirakan akan terjadi di bulan Desember, karena kalau terlalu cepat nanti kita akan dilihat sebagai negara yang tidak memperlihatkan itikad baik untuk kesamaan hak atas vaksin," lanjutnya .

Menurut Budi vaksin booster akan disuntikkan satu kali kepada para penerima manfaat. Dimana berdasarkan hasil analisa, satu suntikan vaksin booster memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap titer antibodi.

"Prioritas penerima vaksin booster, bagi kelompok lanjut usia serta masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) yang berkenaan dengan Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan," tuturnya. 

Namun demikian, bagi masyarakat yang penghasilannya cukup dianjurkan secara berbayar. Meskipun demikian jenis vaksin booster hingga sekarang masih dalam proses uji klinis yang melibatkan perguruan tinggi untuk memutuskan menggunakan vaksin serupq (homologous) atau campur (heterologous). (OL-6)