SATGAS Penanganan Covid-19 menyoroti penanganan kasus korona di Aceh karena tingginya angka positivity rate yang mencapai 51,55% atau 10 kali lipat di atas standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang maksimal 5%.
"Untuk itu, sekali lagi saya ingatkan penting untuk setiap pimpinan daerah untuk membaca data, tidak hanya perkembangan secara umum, namun juga kondisi detail seperti positivity rate, selisih kasus mingguan, serta jumlah kasus aktifnya," sebut juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito.
Selain angka positivity rate yang tertinggi, Wiku mengatakan, Aceh juga menjadi satu-satunya provinsi yang masih mengalami kenaikan kasus mingguan, yaitu naik 429 kasus dibandingkan minggu sebelumnya.
Sementara dari sisi kesembuhan menurun sebesar 1.291 kasus, kematian mengalami kenaikan 35 kasus, dan kasus aktifnya juga masih mengalami kenaikan 1.067 kasus. Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di Aceh juga meningkat dibandingkan minggu sebelumnya, dari 56% naik menjadi 59%.
Sebagai catatan, posko yang telah terbentuk di Aceh sudah mencapai 68,5% dari total desa/kelurahan di daerahnya dengan 66,03% posko sudah melaporkan kinerjanya. Namun, kinerja posko yang paling tinggi dilaporkan adalah Edukasi dan Sosialisasi 3M (18 ribu laporan), sedangkan kinerja penting lainnya seperti menegur dan membubarkan kerumunan masih terbilang rendah (<1000 laporan).
Dengan masih adanya kenaikan kasus positif dan kematian, serta penurunan kesembuhan, tegas Wiku, maka kinerja posko perlu untuk dievaluasi dan terus diperbaiki agar fungsi yang dijalankan dapat berdampak signifikan terhadap perkembangan kasus di Aceh.
Kesembuhan yang masih menunjukkan penurunan juga perlu ditingkatkan lagi dengan memastikan fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dengan baik dan mudah diakses.
BOR yang masih tinggi juga dapat menyebabkan pasien terlambat ditangani dan meningkatkan kematian. Untuk itu, BOR yang tinggi perlu segera ditekan dengan mengkonversi tempat tidur di RS rujukan, dan memaksimalkan pemanfaatan tempat isolasi terpusat.
"Sebisa mungkin pasien positif tidak melakukan isolasi mandiri di rumah," cetusnya.
Dalam upaya meningkatkan penanganan, maka pemerintah daerah, terutama Aceh perlu melakukan beberapa langkah penanganan.
Pertama, memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat terutama Kementerian Kesehatan terkait sinkronisasi data, dan pastikan data yang terlaporkan sesuai dengan pencatatan daerah.
Kedua, terus meningkatkan jumlah pemeriksaan di wilayahnya. Positivity rate yang tinggi dapat terjadi karena jumlah testing yang rendah.Upayakan agar dapat mencapai standar WHO, yaitu 1:1000 populasi per minggu.
Ketiga, tekan jumlah kasus positif dengan meningkatkan pengawasan protokol kesehatan, serta pengaturan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat.
"Apabila terdapat kendala dalam peningkatan jumlah testing, konversi BOR dan pemanfaatan isolasi terpusat, maupun pembentukan posko, mohon dapat dikoordinasikan dengan pemerintah pusat agar dapat ditangani sesegera mungkin," pungkas Prof Wiku. (H-2)
