Pemerintah Terus Berupaya Tangkal Bahaya Hoaks Covid-19

DI tengah masih tingginya angkat penularan covid-19, masih ada saja orang-orang yang menyebar berita palsu atau hoaks. Akibatnya program vaksinasi untuk  memutus mata rantai penyebaran virus pun terhambat. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan berbagai upaya dalam menangkal hoax terutama di media sosial.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong, mengatakan bahwa hoax tentang Covid-19 termasuk soal vaksinasi yang sengaja dibuat oleh orang tidak bertanggungjawab telah banyak merugikan dan saat ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasinya.

Baca juga: Hoaks Dr Louis Memakan Korban, Polri Turun Tangan

"Yang kita khwatirkan tentu saja hoaks vaksinasi. Kenapa? Karena vaksin ini adalah game changer dalam menangani covid, dan hoax tentang vaksinasi ini banyak, terutama isu efektivitas, isu negara asal vaksin dan isu agama (halal haram)," ujarnya.

"Ini sangat mengkhawatirkan. Ini tidak terjadi begitu saja tetapi terdesain atau disengaja untuk tujuan-tujuan supaya orang enggan divaksin dan mengakibatkan orang-orang terkena Covid dan ini yang paling kita khawatirkan," lanjutnya.

Menurut pengamatannya, penyebaran hoaks biasanya masif ketika negara sedang mengalami krisis seperti saat ini. Padahal pemerintah sedang fokus untuk menyelesaikan masalah kesehatan yaitu keluar dari krisis pandemi covid-19.

"Memang itu yang kita sebut infodemi. Biasanya hoaks itu muncul ketika kita dalam situasi krisis, termasuk krisis kesehatan seperti sekarang atau krisis politik, pemilu misalnya. Ini memang tempat masuk yang subur buat hoaks. jadi tiada lain kita musti mengantisipasinya," katanya.

Dia menuturkan bahwa dalam memerangi hoaks, Kominfo tidak bekerja sendirian, tetapi melibatkan lembaga lain dan peran serta masyarakat. Dia juga mengingatkan agar jangan mudah percaya begitu saja pada berita yang tidak jelas. Bahkan bekerja sama sangat diharapkan dalam memerangi hoaks.

"Tentu saja kalau sendirian, Kominfo tidak mampu. Kita juga melibatkan lembaga dan kementeriaan lain, bahkan kita melibatkan masyarakat, melibatkan anak-anak muda dan melibatkan media juga supaya upaya memerangi hoaks ini sukses. Ini sukses apabila kita memeranginya sama-sama, tidak bisa sendirian," tegas Usman.

Selain itu, Usman juga menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan upaya-upaya edukatif atau membuat kontranarasi ketika mendapati berita bohong. Namun, langkah hukum akan dilakukan terhadap pembuat dan penyebar hoax yang masuk pada kategori pelanggaran sesuai dengan aturan Undang-undang yang berlaku.

"Memang sangat tergantung pada tingkatnya, apakah sudah terjadi pelanggaran hukum di situ terutama UU ITE. Itu kami tentu saja akan kita pilah-pilah karena tidak boleh juga kita tidak melakukan edukasi, tidak baik bila kita langsung saja melakukan tindakan, katakanlah represif dengan mengambil langkah hukum," imbuh Usman menjawab pertanyaan Aiman tentang tindak lanjut penegakan hukum terhadap penyebar hoax pada acara tersebut .

Seperti, lanjutnya, ada beberapa kasus sudah diproses  dan banyak kasus yang dibawa ke ranah hukum. Misalnya kasus seorang dokter yang mengatakan tidak percaya dengan Covid-19, tidak perlu pakai masker, tidak perlu vaksinasi. Itu diproses oleh aparat penegak hukum.

"Jadi kita melakukan berbagai upaya dari preventif, edukatif, tetapi juga represif.  Cuma jumlah yang kuta ambil tindakan hukum  terlalu besar dibandingkan dengan yang katakalanlah yang kita turunkan/takedown atau kita lawan dengan kontranarasi," jelasnya.

Pada kesempatan itu Usman pun memberikan rumus sederhana untuk memilah mana informasi  itu hoax atau bukan. “ Ada rumus sederhananya untuk memilah mana imformasi yang merupakan hoax , yaitu jika informasi itu to good to be true atau to bad to be true," ujarnya. (RO/A-1)