KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-ristek) mendorong lebih dari 1.600 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk merger. Penggabungan ribuan PTS tersebut diinisiasi lantaran memiliki mahasiswa kurang dari 1.000 orang yang sangat berkaitan dengan kualitas perguruan tinggi.
Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) pun menyambut baik rencana pemerintah tersebut dengan catatan Kemendikbud-ristek benar-benar membantu proses merger dengan mempermudah proses perizinan. Sebab, isu merger PTS bukanlah hal baru dan sudah bertahun-tahun selalu menghadapi kendala yang sama tanpa solusi.
"Tentu kami menyambut baik, apa pun program pemerintah yang baik kami dukung. Tapi sekali lagi ya, ini kan lagu lama kaset baru," kata Ketua Aptisi Budi Djatmiko kepada mediaindonesia.com, Selasa (4/5).
Dijelaskannya, sejak 2008 pemerintah sudah menyarankan merger PTS. Bahkan pada 2018 ditargetkan sekitar 1000 PTS untuk merger. Namun, dalam implementasinya selalu terkendala proses perizinan.
Budi mengatakan bahwa yayasan atau pihak swasta bukannya menolak merger. Mereka justru menyambut baik hal itu, tetapi masalahnya ada di pemerintah sendiri.
"Dari dulu Dikti, Kemendikbud itu sama sekali tidak membantu. Mereka menyarankan merger tapi prosesnya berbelit-belit, enggak jelas. Kami dukung, tapi jangan dipersulit yang namanya merger," ujar Budi.
PTS, keluh Budi, merupakan milik masayarakat yang sudah membantu dan berkontribusi pada sektor pendidikan. Ketika pemerintah menyarankan untuk merger, mereka harus bergabung untuk menambah prodi, dosen dan lainnya.
"Orang merger kan pengen jadi universitas, tentu masih kurang dosen dan prodinya. Nah pada saat kurang prodi kita rekrut dosen, ini berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, izin enggak keluar, kita kan bayar dosen nganggur," keluhnya.
baca juga: Perguruan tinggi
Dia menyampaikan bahwa pemerintah sebenarnya tidak terlalu paham permasalahan di PTS. Pihaknya pun tidak pernah diajak untuk berdiskusi atau mencari solusi bersama. Padahal, menurut Budi, untuk menyelesaikan masalah itu pemerintah harus duduk bersama dengan PTS. Tidak bisa pemerintah hanya merancang programnya sendiri tanpa mengetahui akar permasalahannya.
"Enggak pernah diajak bicara, cuman kami sering menyuarakan di media. Dikti, Kemendikbud tidak tahu permasalahan yang ada. Apa susahnya duduk bareng, ngomong bareng, kita kasi solusi-solusi," tuturnya.
Budi pun berharap agar rencana merger PTS di masa kepeminpinan Nadiem Makarim bisa berjalan dengan baik. Kemendikbud pun bisa lebih terbuka dan mau membantu PTS yang ingin merger mulai dari proses perizinan hingga insentif lainnya yang mendukung dan mempermudah merger PTS.(OL-3)
