Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) menggencarkan program rehabilitasi mangrove. Sepanjang 2021, rehabilitasi kawasan mangrove ditargetkan mencapai 2.400 hektare (ha) menyusul adanya tambahan anggaran sebesar Rp43,34 miliar dari Kementerian Keuangan.
Anggaran tambahan tersebut dipakai untuk pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove di empat provinsi. Meliputi Jawa Tengah di enam kabupaten, Banten di tiga kabupaten/kota, Jawa Barat di 10 kabupaten/kota dan Jawa Timur di 12 kabupaten/kota, dengan total penanaman seluas 2.008 hektare.
"Hutan mangrove juga berperan besar dalam melindungi pantai dari abrasi air laut," ujar Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangannya, Kamis (8/4).
Pihaknya menyampaikan, anggaran tambahan anggaran dipakai untuk pengadaan bibit, bantuan sarana serta kegiatan pendukung. Kegiatan rehabilitas hutan mangrove tersebut dilaksanakan melalui sistem padat karya dengan komponen upah yang dibayarkan sebesar Rp9,64 miliar.
Sementara dari anggaran reguler 2021, KKP telah mengagendakan rehabilitasi hutan mangrove seluas 391,17 hektare. Jumlah pekerja yang terserap dari kegiatan itu mencapai 1.673 orang dengan 16.378 Hari Orang Kerja.
Menteri KKP menjelaskan, rehabilitasi mangrove merupakan program rutin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mangrove sendiri dianggap memiliki fungsi sebagai habitat bagi organisme laut, tempat berlindung, tempat mencari makan, dan tempat berkembang biak.
Indonesia mempunyai total hutan mangrove seluas 3,3 juta hektare. Dengan rincian kondisi baik seluas 2,6 juta hektare (81%) dan dalam kondisi kritis seluas 637 ribu hektare (19%). (OL-15)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) menegaskan penguatan ekonomi biru Indonesia harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem laut.
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved