Perlu Kebijakan Khusus Sarpras di Desatana untuk Mitigasi

KEPALA Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati meminta kebijakan khusus untuk sarana dan prasarana (sarpras) evakuasi di kawasan destana (Desa Tangguh Bencana) yang dicanangkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal ini sebagai upaya mitigasi bencana tsunami di era pandemi.

“Kami mohon ada kebijakan khusus di era pandemi ini, mohon upaya mitigasi bencana juga cepat diprioritaskan. Kita ingin selamat dari pandemi tapi juga tidak mau tersapu tsunami,” ujar Dwi dalam acara Rakornas PB BNPB secara daring di Jakarta.

Ia menilai masyarakat yang bermukim di destana, terutama di wilayah pesisir yang telah ditetapkan BNPB, telah siap menghadapi bencana. Namun sarana dan prasarana evakuasi saat prediksi tsunami terjadi masih minim.

Di lokasi destana, masyarakat tidak memiliki fasilitas evakuasi diri yang memadai. Selain itu, jalur yang seharusnya dimanfaatkan untuk evakuasi masih terhalang oleh sungai-sungai, yang juga bisa terjadi tsunami di sana.

"Fakta lapangan di beberapa destana yang ditemuinya saat melakukan ekspedisi dari ujung ke ujung Pulau Jawa tidak terdapat jalur evakuasi untuk bencana tsunami serta terhalang oleh sungai-sungai," ungkapnya,

Dwikora mengingatkan agar kebijakan sarpras evakuasi di kawasan destana tersebut segera dilaksanakan sebelum terjadinya tsunami. Dalam pengamatan BMKG terkini menunjukkan adanya kejadian lompatan gempa bumi yang dapat memicu bencana tsunami.

Ia menyebutkan, di beberapa daerah seperti Kabupaten Trenggalek, Pacitan dan Banyuwangi, dia menemukan penduduk di level desa sudah paham bencana dan sudah tidak tabu membicarakan gempa dan tsunami. “Jangan sampai kebijakannya belum ditetapkan, tapi tsunaminya sudah terjadi. Masyarakatnya meskipun dengan Destana sudah siap, tapi enggak bisa menyeberangi sungai,” pungknya.(H-1)