Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
WACANA vaksin gotong royong menimbulkan pertanyaan di dalam masyarakat. Kendati begitu, bagi para pengusaha, ini merupakan langkah inisiatif untuk keluar dari pandemi secepatnya sehingga ekonomi kembali pulih. Vaksin gotong royong merupakan upaya pengusaha sekaligus tanggung jawab mereka bagi karyawan perusahaan untuk melindungi dari paparan Covid-19.
“Jadi ini bentuk tanggung jawab pengusaha kepada karyawannya, sekaligus membantu mempercepat herd immunity yang ingin dicapai pemerintah. Kalau ada yang mau membantu untuk mempercepat pemulihan, kita jangan menolak,” terang Koordinator Komunikasi Publik PMO Komite Penangan Covulid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Arya Sinulingga dalam acara Dialog Produktif “Menyongsong Vaksin Gotong Royong” yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan FMB9ID_IKP, Selasa (23/2).
Pada pelaksanaannya, menurut Arya Sinulingga, pengusaha mengusulkan membantu dengan cara memvaksinasi terhadap karyawannya, apalagi ini tidak mengganggu program vaksinasi pemerintah, tidak mengambil hak orang lain, justru mempercepat vaksinasi.
Dukungan datang dari Peneliti dari Institue for Development of Economics and Finance (INDEF), Rusli Abdullah, menyebut pada prinsipnya, ketika pandemi ini cepat terselesaikan pemulihan ekonomi juga akan semakin cepat. Jadi apabila ada usaha mempercepat vaksinasi, maka percepatan ekonomi akan makin cepat juga.
"Inisiatif pengusaha patut diapresiasi untuk mengikuti program vaksin gotong royong sehingga utilitas pabriknya bisa maksimal, yang tadinya 25% jadi naik 60-70%. Dari sisi perusahaan menguntungkan, dari sisi ekonomi juga pekerjanya bisa kembali bekerja sepenuhnya,” tegasnya.
Baca juga: Dampak Pandemi Covid-19, Utang Negara Naik 8%
Ada satu catatan penting dari Rusli. Bagi perusahaan, harapannya yang bisa mengikuti vaksinasi gotong royong ini adalah padat karya, berada di zona merah Covid-19, lalu memiliki efek multiplayer yang besar pada perekonomian nasional.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Shinta Widjaja Kamdani, menyampaikan, saat ini KADIN diminta mendata perusahaan yang tertarik mendaftar program vaksin gotong royong ini. Dalam dua pekan ada 6.689 perusahaan yang tertarik, antusiasmenya sangat tinggi. Tujuannya memang agar perusahaan membantu membiayai karyawannya mendapatkan vaksin secara gratis.
“Banyak memang perusahaan-perusahaan padat karya memiliki fasilitas kesehatan sendiri termasuk tenaga kesehatannya, jadi itu memungkinkan sekali, namun pelaksanaannya seperti apa kita tunggu aturan dari pemerintah,” tambah Shinta Kamdani.
Bagi Shinta Kamdani, perlu dilakukan sosialisasi untuk memperjelas posisi vaksin gotong royong ini di kalangan pekerja. “Jadi ketika nanti keluar aturannya, lebih jelas bahwa ini tidak ada niatan komersialisasi, benar-benar membantu percepatan vaksinasi, semua nanti dikontrol pemerintah.
Jadi objektifnya jelas yakni bersama membantu Indonesia. Tanpa keberhasilan vaksinasi, tidak mungkin kita bisa melakukan pemulihan ekonomi dengan baik, ini perang kita bersama sehingga kami pelaku usaha siap mendukung dan berpartisipasi,” terangnya.
Tata Kelola vaksin gotong royong ini, menurut Arya Sinulingga, akan diatur secara ketat dan transparan. “Seperti contohnya, vaksin yang digunakan tidak sama dengan program vaksinasi gratis pemerintah, kemudian tidak menggunakan fasilitas kesehatan pemerintah, dan pengusaha memberikan gratis pada pekerjanya. Ini langkah positif untuk menanggulangi Covid-19,” ujarnya.
Masih menurut Arya Sinulingga, ada beberapa tantangan yang kini menghadang wacana ini, dimana tantangannya justru pada mendapatkan vaksinnya, karena seluruh dunia sedang sama-sama mencari vaksin saat ini. "Tentunya kita berusaha agar tidak mahal sehingga pengusaha mendapatkan vaksinnya dengan harga normal. Tantangan selanjutnya adalah selentingan bahwa vaksin gotong royong ini untuk orang kaya, tapi sebenarnya ini untuk karyawan mereka, ini wajar mengingat karyawan juga rentan terpapar Covid-19,” pungkasnya. (OL-4)
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Total 174.748.037 orang telah menerima vaksin lengkap.
Total 168.964.866 orang telah menerima vaksin lengkap per Rabu (29/6).
Jumlah itu setara 81,63 persen dari target 26.705.490 remaja
PEMERINTAH akan memulai vaksinasi booster pada 12 Januari 2022. Khusus untuk vaksinasi mandiri, namun berapa besaran tarifnya belum ditetapkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved