Headline

Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.

Fokus

Tidak mengutuk serangan Israel dan AS dikritik

Bencana Kalsel Potret Salah Kelola Sumber Daya Alam

Denny S
28/1/2021 16:58
Bencana Kalsel Potret Salah Kelola Sumber Daya Alam
Puing-puing rumah akibat banjir bandang di Desa Alat, Kecamatan Hantakan,Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Rabu (20/1/2021).(Antara)

BENCANA banjir besar dan longsor yang melanda 11 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menimbulkan dampak kerugian yang luar biasa. Tidak semata karena tingginya curah hujan, melainkan potret salah kelola sumber daya alam (SDA).

Hal ini disampaikan Denny Indrayana, calon Gubernur Kalsel periode 2021-2024 dalam surat terbukanya, Kamis (28/1). "Bencana banjir yang melanda Banua (daerah) Kalsel tentu karena curah hujan ekstrim di atas rata-rata. Tetapi jangan pula ditutupi, bahwa daya dukung lingkungan kita sudah drastis turunnya. Tata kelola pemerintahan di daerah tidak kuat menghadapi godaan uang. Akibatnya, alam dikeruk untuk menumpuk pundi-pundi, tanpa memperhatikan kelestariannya," tegasnya.

Yang melakukan jual-beli izin lahan tambang dan perkebunan menikmati hujan uang, sedangkan rakyat menderita banjir bandang. Karena itu menurut Denny tata kelola Banua harus direformasi secara mendasar. Bukan hanya ramah investasi, apalagi praktiknya kolutif-koruptif, melainkan yang paling utama, harus ramah lingkungan, menjaga kelestarian alam dan antikorupsi.

Kalsel adalah potret kecil bagaimana kekayaan SDA yang salah kelola menghadirkan mudharat, bukan manfaat. "KPK pernah melakukan kajian, kesimpulannya makin tinggi kekayaan alam suatu daerah, makin tinggi biaya politiknya. Pemilukada akhirnya menjadi pertarungan kepentingan politik bisnis. Pertarungan antara daulat uang dan daulat rakyat," ujarnya.

Kenapa di tahun 2021 terjadi banjir terbesar dalam sejarah Kalsel, tentu banyak faktor pemicunya. Salah satunya adalah lingkaran setan pemilu di Kalsel yang menghalalkan segala cara curang, menghamba kepada kekuatan politik uang. Kontestan kepala daerah menyediakan ratusan miliar untuk membeli suara pemilih, lalu mengembalikan modalnya lewat jual-beli izin lahan tambang dan perkebungan, lewat komisi dan makelarisasi proyek pembangunan.

Banjir harus ditangani dengan tanggap darurat untuk jangka pendek, dan perbaikan tata kelola pemerintahan kita di jangka panjang. Masih ada ikhtiar jangka menengah memperjuangkan daulat rakyat melalui sengketa hasil Pilgub Kalsel di Mahkamah Konstitusi. Kalsel dapat kita jadikan cerita sukses (success story) bahwa kekuatan moral rakyat yang tidak terbeli, dapat mengalahkan kekuatan uang yang kolutif dan koruptif. (OL-13)

Baca Juga: Selidiki Banjir Kalsel, Polri: Karena Hujan dan Gelombang Tinggi

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Muhamad Fauzi
Berita Lainnya