Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
DIRJEN Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) , M.R. Karliansyah mengatakan 51% total tutupan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, seluas 46% berada di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan hanya 5 % yang berada di DAS Barito wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel).
Perubahan areal berhutan di DAS Barito wilayah Kalsel terluas menjadi pertanian lahan kering campur, semak belukar rawa dan semak belukar. Perubahan areal berhutan menjadi pertambangan dan perkebunan juga telah terjadi sejak tahun 1990-an baik untuk perkebunan sawit maupun karet.
Paparan tersebut disampaikan Dirjen Karliansyah dalam rapat koordinasi langkah tindak lanjut ke depan dalam penanganan musibah banjir dan upaya pemulihan lingkungan di Kalimantan Selatan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Rapat yang dipimpin Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Alue Dohong, Selasa (26/1), juga dihadiri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.
Oleh karena itu, Karliansyah mengatakan, tata kelola air perlu ditingkatkan, khususnya pengelolaan dan pengawasan air limpasan yang terjadi di daerah hulu melalui pembangunan prasarana penampungan dan pengaliran air, karena rekayasa vegetasi saja dinilai tidak cukup.
Dalam rangka penanganan dan upaya pemulihan lingkungan ke depan, Karliansyah menawarkan beberapa pendekatan, pertama pendekatan vegetatif berupa rehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis dengan mempertimbangkan lokasi banjir dan longsor serta proposional tutupan vegetasi pada segmen-segmen sungai yang kritis.
“Selain itu, penanaman atau penggantian tanaman pada daerah sempadan sungai yang berada di perkebunan (perkebunan sawit),” kata Karliansyah.
Tak hanya itu, pendekatan lain adalah pengaturan dan pembatasan pembukaan lahan dan rasio penanaman yang diwajibkan untuk(pertambangan, perkebunan, kehutanan.
“Percepatan pemulihan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan peningkatan kualitas tutupan lahan pada pertanian lahan kering dengan pembangunan agroforestri, “ jelasnya.
Kedua, pendekatan sipil teknis yaitu pembangunan bangunan konservasi tanah dan air pada daerah dengan tingkat erosi tinggi, pengurangan pasokan limpasan air dari hulu/pembangunan waduk, dam dan bendungan pada tipe daerah tangkapan air yang luas.
Selain itu, dilakukan normalisasi alur sungai/pengerukan sungai, pelaksanaan pembangunan embung-embung pada perkebunan dan hutan tanaman, dan pemanfaatan lubang-lubang tambang untuk pengendalian banjir.
Ketiga, pendekatan sosial berupa eEkoriparian, transformasi Budaya melalui perubahan profesi dari masyarakat ke perhutanan sosial, dan edukasi publik tentang pentingnya daerah aliran sungai (DAS) dan lingkungan
“Keempat, pendekatan hukum yang terdiri dari penerapan Undang Undang Cipta Kerja dan - penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pemulihan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan,” paparnya.
Curah hujan ekstrem
Sementara itu dalam sambutan pembukaan, Wakil Menteri LHK, Aloe Dohong mengungkapkan, data BNPB menyatakan bahwa antara tanggal 1 sampai 18 Januari 2021 tercatat terjadi 121 bencana banjir dan 23 kejadian longsor di 21 provinsi dan 91 kabupaten dan kota. Salah satu di antaranya adalah bencana banjir di Kalimantan Selatan.
“ Banjir yang dipacu oleh curah hujan yang sangat ekstrem (300 mm dalam dua hari) menimpa 11 dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel. Ribuan rumah terendam dalam beberapa hari, jalur transportasi darat antar kota sempat terputus dan ratusan ribu masyarakat harus diungsikan,” kata Aloe Dohong.
Menutu Wakil Menteri LHK, dara dan fakta lapangan atas berbagai bencana banjir dan longsor di berbagai tempat tersebut dari tahun ke tahun, terutama tahun 2020 dan awal 2021, sangat jelas menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab utama bencana alam tersebut.
“Kerusakan lingkungan merupakan masalah kronis dan akumulatif dari banyak persoalan dalam kurun waktu yang sangat panjang (ukuran puluhan tahun) dan dari akumulasi banyak aktivitas manusia yang kurang bersahabat dan ramah terhadap keberlanjutan nilai dan fungsi lingkungan hidup.
Menanggapai arahan Wamen LHK Alue Dohong, dalam paparannya Gubernur Syahbirin Noor menyatakan apresiasi dan penghargaan rakyat dan Pemerintah Provinsi Kalsel kepada Presien Joko Widodo atas perhatian, aksi tanggap darurat, serta respon cepat pemerintah pusat, TNI danm POLRI berupa bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir.
Ia juga mengapresiasi dan penghargaan kepada KLHK atas prakarsa rapat koordinasi dalam rangka membantu penanganan banjir dan upaya pemulihan lingkungan di Kalsel. (RO/OL-09)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
KEPALA Subdit Ditjen KLHK Yuli Prasetyo Nugroho menuturkan terdapat beberapa kearifan lokal dari masyarakat adat yang dapat menjadi contoh dalam pengelolaan sampah sisa makanan (food waste).
Kayu itu dikumpulkan untuk kemudian direbus. Sebanyak 10 kg kayu mangrove, direbus dengan 10 liter air untuk menghasilkan 7 liter cairan tinta.
Program pembagian bibit pohon gratis yang digagas KLHK menjadi langkah penting dalam upaya pelestarian lingkungan di Indonesia.
Dalam mengelola sampah kemasan, GCPI bekerja sama dengan Indonesia Packaging Recovery Organisation (IPRO),
Pendanaan konservasi ini memerlukan anggaran besar sehingga memerlukan kontribusi semua pihak untuk menutup gap antara anggaran dengan kebutuhan yang tersedia.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam arahannya Muhidin berharap pasangan Lisa-Wartono mampu mengemban amanah dan menjalankan tugas dengan baik, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.
SEKOLAH Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan segera beroperasi. Sebanyak 225 calon siswa berhasil lolos seleksi sekolah rakyat untuk jenjang SMP dan SMA
Data Kementerian UMKM mencatat hingga pertengahan Juni 2025 total penyaluran KUR di wilayah Kalimantan sebesar Rp7,64 trilliun.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong masuknya investasi hijau (green investment) sebagai pengganti investasi sektor pertambangan.
Dalam sepekan Operasi Kepolisian Sikat 1 Intan 2025 yang dilaksakana oleh Polda Kalse, sebanyak 135 orang preman berhasil ditangkap.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved