DIRJEN Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) , M.R. Karliansyah mengatakan 51% total tutupan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, seluas 46% berada di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan hanya 5 % yang berada di DAS Barito wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel).
Perubahan areal berhutan di DAS Barito wilayah Kalsel terluas menjadi pertanian lahan kering campur, semak belukar rawa dan semak belukar. Perubahan areal berhutan menjadi pertambangan dan perkebunan juga telah terjadi sejak tahun 1990-an baik untuk perkebunan sawit maupun karet.
Paparan tersebut disampaikan Dirjen Karliansyah dalam rapat koordinasi langkah tindak lanjut ke depan dalam penanganan musibah banjir dan upaya pemulihan lingkungan di Kalimantan Selatan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Rapat yang dipimpin Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Alue Dohong, Selasa (26/1), juga dihadiri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.
Oleh karena itu, Karliansyah mengatakan, tata kelola air perlu ditingkatkan, khususnya pengelolaan dan pengawasan air limpasan yang terjadi di daerah hulu melalui pembangunan prasarana penampungan dan pengaliran air, karena rekayasa vegetasi saja dinilai tidak cukup.
Dalam rangka penanganan dan upaya pemulihan lingkungan ke depan, Karliansyah menawarkan beberapa pendekatan, pertama pendekatan vegetatif berupa rehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis dengan mempertimbangkan lokasi banjir dan longsor serta proposional tutupan vegetasi pada segmen-segmen sungai yang kritis.
“Selain itu, penanaman atau penggantian tanaman pada daerah sempadan sungai yang berada di perkebunan (perkebunan sawit),” kata Karliansyah.
Tak hanya itu, pendekatan lain adalah pengaturan dan pembatasan pembukaan lahan dan rasio penanaman yang diwajibkan untuk(pertambangan, perkebunan, kehutanan.
“Percepatan pemulihan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan peningkatan kualitas tutupan lahan pada pertanian lahan kering dengan pembangunan agroforestri, “ jelasnya.
Kedua, pendekatan sipil teknis yaitu pembangunan bangunan konservasi tanah dan air pada daerah dengan tingkat erosi tinggi, pengurangan pasokan limpasan air dari hulu/pembangunan waduk, dam dan bendungan pada tipe daerah tangkapan air yang luas.
Selain itu, dilakukan normalisasi alur sungai/pengerukan sungai, pelaksanaan pembangunan embung-embung pada perkebunan dan hutan tanaman, dan pemanfaatan lubang-lubang tambang untuk pengendalian banjir.
Ketiga, pendekatan sosial berupa eEkoriparian, transformasi Budaya melalui perubahan profesi dari masyarakat ke perhutanan sosial, dan edukasi publik tentang pentingnya daerah aliran sungai (DAS) dan lingkungan
“Keempat, pendekatan hukum yang terdiri dari penerapan Undang Undang Cipta Kerja dan - penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pemulihan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan,” paparnya.
Curah hujan ekstrem
Sementara itu dalam sambutan pembukaan, Wakil Menteri LHK, Aloe Dohong mengungkapkan, data BNPB menyatakan bahwa antara tanggal 1 sampai 18 Januari 2021 tercatat terjadi 121 bencana banjir dan 23 kejadian longsor di 21 provinsi dan 91 kabupaten dan kota. Salah satu di antaranya adalah bencana banjir di Kalimantan Selatan.
“ Banjir yang dipacu oleh curah hujan yang sangat ekstrem (300 mm dalam dua hari) menimpa 11 dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel. Ribuan rumah terendam dalam beberapa hari, jalur transportasi darat antar kota sempat terputus dan ratusan ribu masyarakat harus diungsikan,” kata Aloe Dohong.
Menutu Wakil Menteri LHK, dara dan fakta lapangan atas berbagai bencana banjir dan longsor di berbagai tempat tersebut dari tahun ke tahun, terutama tahun 2020 dan awal 2021, sangat jelas menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab utama bencana alam tersebut.
“Kerusakan lingkungan merupakan masalah kronis dan akumulatif dari banyak persoalan dalam kurun waktu yang sangat panjang (ukuran puluhan tahun) dan dari akumulasi banyak aktivitas manusia yang kurang bersahabat dan ramah terhadap keberlanjutan nilai dan fungsi lingkungan hidup.
Menanggapai arahan Wamen LHK Alue Dohong, dalam paparannya Gubernur Syahbirin Noor menyatakan apresiasi dan penghargaan rakyat dan Pemerintah Provinsi Kalsel kepada Presien Joko Widodo atas perhatian, aksi tanggap darurat, serta respon cepat pemerintah pusat, TNI danm POLRI berupa bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir.
Ia juga mengapresiasi dan penghargaan kepada KLHK atas prakarsa rapat koordinasi dalam rangka membantu penanganan banjir dan upaya pemulihan lingkungan di Kalsel. (RO/OL-09)
