Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan membahas sejumlah substansi penguatan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam masa pandemi menjelang Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (COP) ke-26 pada tahun ini di Glasgow, Inggris.
“Beberapa fokus substansi antara lain bagaimana pengembangan dan replikasi forum multipihak dalam konteks membangun kebijakan pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Yang kedua, penguatan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam masa pandemi covid-19 ini,” kata Wakil Menteri LHK Alue Dohong ketika membuka diskusi Pojok Iklim KLHK yang digelar daring, kemarin.
Alue menegaskan fokus terhadap isu-isu tersebut dapat digunakan sebagai pijakan awal dalam mengembangkan langkah dan strategi diplomasi Indonesia pada forum perundingan internasional, khususnya COP26. Semua hal tersebut perlu dilakukan untuk memastikan generasi saat ini dapat menghindarkan dampak terburuk dari perubahan iklim demi manusia dan segala makhluk hidup lain.
Ia menambahkan, Indonesia akan terus berupaya untuk menurunkan gas emisi hingga 29%-40% pada 2030. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan cara pengendalian karhutla, pengendalian ekosistem gambut, alokasi kawasan hutan, hingga perhutanan sosial.
“Indonesia telah menyelenggarakan upaya perubahan iklim sejak 2015 dengan konsentrasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Hal itu terus diaktualisasikan dan disinergikan dengan berbagai praktik di berbagai daerah,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Balitbang dan Inovasi KLHK Agus Justianto mengatakan dukungan sains dan inovasi menjadi penting untuk mencapai target Indonesia dalam perubahan iklim.
“Peran sains sangat penting untuk mendukung implementasi perubahan iklim. Hasil penelitian yang akurat jadi dasar perencanaan aksi penurunan emisi dan atasi penurunan iklim,” kata Agus.
Agus mengungkapkan, dukungan sains dan inovasi dapat membantu pemerintah untuk membuat kebijakan yang tepat dalam proses aksi penurunan iklim. (Ata/H-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved