Film Tumbuhkan Nilai Kebangsaan

FILM nasional dapat menjadi sarana menanamkan nilai-nilai kebangsaan untuk menjawab tantangan bangsa saat ini dan masa datang. Tantangan yang dihadapi saat ini ialah adanya pergeseran nilai-nilai yang dipahami masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

“Saya berharap film mampu menyuarakan nilai-nilai ideologi bangsa untuk menjawab pergeseran nilai itu,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka focus group discussion (FGD), bekerja sama dengan Perum Produksi Film Negara (PFN) bertema Peran produksi film dan konten oleh negara dalam rangka pembentukan karakter bangsa untuk mewujudkan ketahanan negara, kemarin.

Diskusi dimoderatori presenter Metro TV, Fifi Aleyda Yahya,  menghadirkan anggota DPR RI Muhammad Farhan, Rima Agristina (Deputi Pengendalian dan Evaluasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila/BPIP), dan Purwadi Sutanto (Direktur SMA Kemendikbud) sebagai narasumber.

Diskusi yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 itu juga menghadirkan Judith J Dipodiputro (Direktur Utama PFN) untuk menyampaikan pengantar diskusi dan sejumlah narasumber para pemangku kepentingan di bidang perfilman.

Menurut Lestari, penyampaian pesan yang sarat nilai-nilai kebangsaan lewat film kepada generasi muda sangat strategis. Karena, jelas Rerie -sapaan akrab Lestari-, film termasuk medium yang luwes dan cair sehingga mudah dipahami masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, legislator Partai NasDem itu mengapresiasi para kreator konten yang di masa pandemi ini mampu memproduksi konten yang kreatif dalam bentuk film pendek.

Sependapat dengan pemikiran tersebut, Rima Agristina menambahkan, film dengan gaya penyampaian yang user friendly bisa jadi medium untuk menanamkan nilai-nilai revolusi mental yang terdiri dari integritas, etos kerja, dan gotong royong.

Kesiapan

Direktur Utama PFN, Judith J Dipodiputro, mengungkapkan untuk memproduksi film dengan muatan nilai-nilai kebangsaan, sejumlah faktor pendukung sudah ada. Berupa dukungan secara hukum, konten yang memadai seperti empat konsensus kebangsaan, tentang kesetaraan gender, narasi terkait SDGs, serta tentang visi pendidikan 2045.

Yang harus dipastikan saat ini, ujarnya, bagaimana komitmen dari para pemangku kepentingan di sektor perfilman nasional itu bisa direalisasikan.

Duta besar RI untuk Korea Selatan, Umar Hadi, yang bergabung secara daring mengungkapkan mendunia­nya drama Korea dan K-Pop bukan merupakan hal kebetulan. Hal itu hasil dari reformasi kebudayaan yang sengaja didesain pemerintah Korsel.

Langkah ofensif itu, ujarnya, diawali lewat penguatan di sektor pendidikan yang mengedepankan peningkatan skill di bidang seni, teknologi, dan media.

Jurnalis senior Saur Hutabarat menilai, untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan karakter bangsa harus mengubah posisi berpikir dari defensif menjadi ofensif, seperti yang dilakukan Korea Selatan dalam menebar budaya Korea di dunia. (H-1)