ADANYA potensi besar berupa kerumunan dalam kegiatan pilkada, liburan Natal dan tahun baru akan mengancam munculnya klaster sekolah covid-19. Untuk itu, pemerintah pusat atau daerah diminta segera membuat aturan yang jelas untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
“Pertimbangan besar pembukaan sekolah ada pada dua peristiwa akhir tahun ini. Jadi rencana pemerintah yang membolehkan sekolah mengadakan pembelajaran tatap muka (PTM) pada Januari 2021 sebaiknya dievaluasi,” tutur epidemiolog dari Universitas Airlangga (Unair) Laura Navika Yamani, kemarin.
Di tengah peningkatan kasus covid-19 akhir-akhir ini Laura yakin kedua peristiwa tersebut bisa berisiko menambah jumlah kasus. Sehingga pembukaan sekolah seharusnya melihat situasi perkembangan covid-19.
Menurut dia, sekolah akan lebih aman dibuka ketika kasus virus korona bisa cukup dikendalikan. Atau, paling tidak menunggu jumlah kasus korona melandai. Apalagi semua belum tahu situasi kasus covid-19 setelah akhir tahun ini.
Namun, pemerintah telah memberikan izin bagi satuan pendidikan untuk menggelar PTM pada semester genap mendatang atau Januari 2021. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.
Untuk itu, Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) kemarin mendesak para kepala daerah untuk melakukan tes usap (swab) massal kepada guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Semua biaya tes juga diminta ditanggung pemda setempat, bukan oleh guru atau sekolah.
“Merujuk pada survei P2G terbaru, dengan responden guru yang tersebar di 100 kota/kabupaten di 29 provinsi, sebanyak 66% guru setuju untuk dilakukan tes swab sebelum PTM dilakukan,” ujar Kepala bidang Advokasi Guru P2G, Iman Z Haeri.
Selanjutnya, P2G mendesak pemerintah pusat dan daerah membuat surat imbauan kepada sekolah-sekolah agar para guru dan orangtua siswa tidak melakukan kegiatan liburan setelah penerimaan rapor siswa.
“Jangan karena alasan jenuh di rumah pasca pelaksanaan PAS, para siswa malah mengisinya dengan keluyuran ke mana-mana. Tindakan ini sebagai preventif agar klaster sekolah tidak makin banyak, guru dan siswa serta keluarga mereka tetap sehat jika di rumah,” papar Iman.
Lindungi guru
Tanda awal adanya klaster sekolah saat ini juga sudah muncul di beberapa sekolah atau madrasah.
Setelah adanya laporan klaster guru MAN 22 Jakarta Barat yang terjadi karena mengadakan rekreasi sekolah, kemarin, belasan guru di Temanggung juga dilaporkan terpapar covid-19.
Tidak hanya itu, sebanyak 14 guru di Kudus, kemarin, juga dilaporkan positif covid-19. Lima di antaranya dinyatakan meninggal dunia.
Pemantauan Media Indonesia, suasana duka menyelimuti SMP Negeri 3 Jekulo, Kabupaten Kudus. “Sekolah ditutup total untuk strerilisasi dan proses belajar siswa sementara dibimbing guru via daring dari rumah masing-masing,” kata Kepala SMP Negeri 3 Jekulo, Wiwik Purwati.
Untuk itu, P2G meminta pemerintah pusat dan daerah menyiapkan skema perlindungan guru apabila PTM di tengah pandemi covid-19 benar-benar dilaksanakan. Perlindungan ini sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Guru. (AS/Medcom.id/H-1)
