Daerah Harus Prioritaskan Pencegahan Stunting

STUNTING menjadi penghalang bagi Indonesia untuk mewujudkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. Karena itu, kepala daerah diminta untuk menjadikan program pencegahan stunting sebagai prioritas pembangunan di wilayahnya.

"Dengan komitmen yang kuat kepala daerah, saya optimistis target penurunan prevalensi stunting hingga angka 14% di 2024 mendatang dapat tercapai," kata Staf Khusus Wakil Presiden sekaligus Sekretaris Eksekutif Ad Interim TNP2K Bambang Widianto dalam keterangan resminya.

Dalam Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024 pekan lalu disebutkan ada 258 kepala daerah yang telah menandatangani komitmen untuk melakukan percepatan pencegahan stunting di wilayah mereka.

Dari sisi pendanaan, imbuh Bambang, anggaran terkait stunting yang dikelola oleh sejumlah kementerian dan lembaga pada 2020 mencapai Rp27,5 triliun, termasuk lewat dana desa.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meminta agar program penurunan stunting fokus pada 10 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi, yaitu NTT, Sulbar, NTB, Gorontalo, Aceh, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng.

Saat dihubungi terpisah, dokter Handrawan Nadesul menyampaikan bahwa kunci menurunkan angka stunting sejatinya ada pada penyuluhan. Karena itu, perlu lebih digencarkan edukasi gizi ke ibu disertai pemberian makanan tambahan pada anak kurang gizi, vitamin A, dan obat cacing. "Ke depan targetnya pada ibu hamil juga supaya gizinya baik, dan tahu bagaimana baiknya memberi makan bayi yang baru lahir," kata Handrawan.

Ia mengingatkan, anak stunting bisa menjadi beban negara karena selain ber-IQ rendah, juga bermasalah dengan kemunculan penyakit metabolisme kelak setelah dewasa, termasuk berisiko diabetik, selain kelemahan kekebalan lainnya. (Wan/H-2)